"Dengan BLU penuh, diharapkan BLU Transjakarta bisa mandiri dan tidak lagi bergantung pada subsidi, sebab subsidi selama ini tergolong banyak," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Selamet Nurdin di Jakarta, Rabu.
Salah satu cara untuk mengurangi beban subsidi itu disebut Selamet adalah dengan memanfaatkan sejumlah properti yang dimiliki Transjakarta untuk keperluan komersial dengan menyewakan ke pihak swasta.
"Banyak properti mereka yang bisa digunakan untuk mendongkrak pendapatan," katanya.
Anggota Komisi E Aliman Aat juga mendukung perubahan status organisasi tersebut, bahkan menyebut perubahan itu telah lama diinginkan DPRD.
"Dari dulu kami memang sudah mendorong ke arah sana. Supaya tidak lagi membebani anggaran," ujarnya.
Subsidi selama ini diberikan bagi Transjakarta untuk menekan tarif hingga menjadi hanya Rp3.500 bagi masyarakat yang bertujuan untuk membujuk masyarakat berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum.
Transjakarta mencoba menawarkan beberapa kelebihan, seperti jadwal kendaraan tepat waktu, waktu tempuh yang lebih cepat, kenyamanan dan keamanan.
Namun dalam perkembangannya, jadwal sering molor karena jumlah bus kurang maupun waktu tempuh yang lama karena tetap terimbas kemacetan terutama di jalur yang memiliki lalu lintas campuran (mixed traffic).
Oleh karena itu, perubahan status menjadi BLU bisa memperbaiki pelayanan yang diberikan BLU Transjakarta.
"Mestinya (status BLU penuh) tetap memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan standar layanan, terutama masalah keamanan dan kenyamanan," kata Aliman.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan status BLU penuh Transjakarta akan diresmikan April mendatang, bersamaan dengan dibentuknya Dewan Pengawas yang akan bertugas mengevaluasi pelayanan bus Transjakarta dan menyampaikan saran kepada Gubernur.
"Sekarang ini kan BLU Transjakarta masih dibawah Dishub DKI. Dalam waktu tiga bulan ke depan, dia akan kita siapkan secara bertahap menjadi BLU penuh, suatu badan yang mandiri," kata Fauzi.
Namun perubahan status ini harus diikuti dengan peningkatan pelayanan yang akan dipantau lewat Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang akan ditetapkan Pemprov, tegasnya.
Selain itu, meskipun BLU Transjakarta akan memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya dengan lebih fleksibel dan mandiri, namun ke depannya sarana transportasi publik itu akan tetap mendapat subsidi dari APBD DKI sebagai bentuk pelayanan masyarakat.(*)
Pewarta: handr
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2010
