Ketua Tim Investigasi Andi Hery Iskandar di Makassar, Kamis, mengatakan, hasil tersebut ditemukan setelah melakukan investigasi layanan publik di Sulsel selama dua pekan.
"Kami berkesimpulan layanan publik masih rendah. Seharusnya praktik percaloan itu dihilangkan agar masyarakat bisa terlayani dengan baik," katanya.
Selain di sektor perhubungan, tim juga menemukan layanan publik pada rumah sakit milik pemerintah masih rendah. Sikap tenaga paramedis juga turut menjadi catatan dalam hasil investigasi.
Untuk pelayanan perijinan seperti pada pendirian Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, temuan tim yakni, pengusaha kecil kerap melalui proses biroraksi yang berbelit dan membutuhkan waktu yang cukup lama.
"Hasil temuan KPK sudah didalami dan dikordinasikan kesana. Memang dalam surveinya sangat mendetail sehingga penilaiannya sangat rendah dan hasil investigasi tim menunjukkan perlu dilakukannya perbaikan menyeluruh," katanya.
Ia menambahkan, seluruh unit kerja yang terkait dengan pelayanan publik telah dikumpulkan untuk menindak lanjuti temuan tersebut. Hasil temuan KPK dan investigasi tim Task Force akan didiskusikan dengan pimpinan SKPD.
"Task Force sudah menyampaikan laporan resmi ke gubernur terkait hasil temuan dalam proses investigasi tersebut," ujarnya.
Tim Task Force yang beranggotakan tujuh orang dibentuk 31 Desember 2009 lalu oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo.
Tim tersebut bertugas melakukan investigasi atas hasil survey KPK yang menyatakan integritas pelayanan publik terendah di seluruh Indonesia.
Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyatakan siap memberikan sanksi tegas berupa pencopotan terhadap pegawai yang lalai dalam pelayanan masyarakat.(*)
Pewarta: rusla
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
