Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel Amir Uskara di Makassar, Senin, mengatakan megaproyek CPI yang ditaksir menelan dana Rp990 miliar, akan kesulitan mendapatkan dana dari pusat jika tidak dimasukan dalam RPJMD.
"Pusat akan mempertanyakan CPI jika setiap tahun kita meminta anggaran, karena tidak memiliki RPJMD. Karenanya DPRD telah meminta kepada Tarkim selaku penanggungjawab agar segera memasukkan perencanaannya," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah provinsi, khususnnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, harus mendorong agar pembangunan CPI menggunakan dana APBN sebesar 75 persen.
"Tarkim harus membuat jadwal tentang target-target apa yang diselesaikan selama satu tahun dan berapa banyak anggaran yang dibutuhkan. Jangan sampai kita menghambur dana APBD tetapi tidak selesai," jelasnya.
Proyek CPI yang digulirkan sejak 2008, sudah menghabiskan dana dari APBD Sulsel sekitar Rp27 miliar, belum termasuk Rp14 miliar yang dianggarkan untuk pembangunan jembatan dan Jalan Losari baru sepanjang 2,4 kilometer yang menggunakan dana APBD 2010.
Amir yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Sulsel meminta kepada pemprov agar setiap tahun mendapat dana APBN minimal Rp100 juta khusus untuk CPI.
"Untuk pematangan lahan CPI belum ada dana dari APBN. Kita meminta kepada Kadis PSDA agar tahun ini berusaha agar dana itu ada. Kita berharap dana tersebut ada dalam Dana Alokasi Khusus (DAK)," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyebutkan pembangunan, masjid 99 tiang, Lapangan Karebosi baru, serta Wisma Negara yang berada dalam kawasan CPI, sudah dimulai 2010 dengan mengandalkan dana APBN. (*)
Pewarta: kunto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
