"Partai tidak memiliki kepentingan untuk mengganti pembantu presiden dan menempatkan tokoh Partai Golkar dalam kabinet saat ini," kata Akbar kepada wartawan pada Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II ke-8 Partai Golkar Kota Surakarta di Solo, Selasa..
Semua kebijakan termasuk kebijakan keuangan yang menentukan adalah pembantu presiden, kendati presiden juga mengambil kebijakan terhadap kebijakan yang akan diambil.
"Sehingga untuk penyelesaian kasus ini hanya cukup dengan pemanggilan pembantu presiden saja," katanya.
Partai Golkar hanya menghendaki kasus itu secepatnya diselesaikan karena masih banyak masalah penting lainnya yang sudah menunggu untuk segera ditangani.
Mengenai sikap kritis anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) dalam Pansus, Akbar menilainya sebagai wajar sebagai anggota dewan yang berkewajiban mengkritisi kebijakan eksekutif.
"Sikap itu hanya karena mereka terlalu semangat untuk mengkritisi kasus tersebut. Sebab mereka juga ingin segera menyelesaikan skandal tersebut," katanya.
Namun dalam perkara lain, Akbar membantah ada kesepakatan antara Presiden SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengenai pendongkelan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan karena pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden. (*)
Pewarta: ferly
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2010
