Hal itu dikemukakan Kepala Negara di Istana Bogor, Kamis, seusai melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga negara.
"Grand design dan masterplan itu akan kita konsultasikan dengan DPR dan DPD untuk menjadi tolok ukur kita nanti saat harus memasuki wilayah atau pemekaran wilayah itu," kata Presiden.
Menurut Presiden, pemerintah tidak ingin pemekaran wilayah itu justru memberikan dampak yang tidak semestinya kepada negara atau pengeluaran berlebih.
"Pengeluaran justru harus kita cegah sehingga anggaran negara lebih banyak jatuh ke rakyat banyak," katanya.
Pemekaran wilayah, kata Presiden, harus menjadi solusi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan, bukan sebaliknya.
Disebutkannya bahwa dalam 10 tahun terakhir telah ada lebih dari 200 daerah otonomi baru di seluruh tanah air.
"Tentu kita tidak boleh membiarkan itu tanpa konsep yang jelas," katanya seraya menambahkan bahwa terkait pemekaran wilayah semua pihak berpendapat bahwa moratorium yang dijalankan saat ini adalah untuk kepentingan evaluasi sebelum kebijakan tentang pemekaran itu dilanjutkan.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar empat jam itu, Presiden Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa serta Mensesneg Sudi Silalahi.
Pimpinan lembaga negara yang hadir adalah Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqqoddas, Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa, Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua BPK Hadi Purnomo dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.(*)
Pewarta: ferly
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
