Doha (ANTARA News/AFP) - Belum ada tanggal yang ditetapkan bagi perundingan langsung antara pemerintah Sudan dan pemberontak Darfur setelah pembicaraan satu hari antara beberapa delegasi di Doha, kata seorang pejabat Qatar, Minggu.

"Tanggal peluncuran negosiasi belum ditetapkan," kata Menteri Luar Negeri Qatar Ahmed ben Abdallah al-Mahmud kepada wartawan.

"Kami hanya bisa menetapkan tanggal setelah kedatangan delegasi dan berakhirnya pembahasan," katanya.

Sebelumnya sejumlah delegasi yang berada di Doha mengatakan, perundingan perdamaian langsung antara Khartoum dan kelompok-kelompok pemberontak belum dimulai, dan kedua pihak mengadakan pembicaraan-pembicaraan terpisah dengan penengah.

"Kami melakukan pembicaraan" dengan penengah Qatar dan perunding utama PBB dan Uni Afrika Djibril Bassole, kata Ahmed Hussein Adam, jurubicara Gerakan Keadilan dan Persamaan Hak (JEM), kelompok pemberontak utama di Darfur.

"Pembicaraan konstruktif dan transparan... Kami antara lain berharap bisa mengatasi permasalahan prosedur sebelum memasuki negosiasi politik langsung dengan pemerintah Sudan," katanya.

Satu sumber delegasi pemerintah Sudan mengkonfirmasi kepada AFP bahwa "tidak ada negosiasi pada Minggu dengan kelompok pemberontak namun hanya pembicaraan dengan penengah".

Satu sumber kelompok penengah PBB-Uni Afrika mengatakan kepada AFP, "Tidak ada pembatalan. Kami bekerja sama dengan pemerintah dan dengan gerakan-gerakan bersenjata agar mereka bisa bekerja sama ke arah dialog yang efektif."

"Ini masih berlangsung... dan kami berharap menemukan sebuah format yang sesuai dimana mereka bisa mencapai kemajuan," katanya.

Delegasi Sudan yang dipimpin oleh Ghazi Salaheddin bertemu dengan Bassole pada Sabtu.

Pemberontak Darfur mengadakan dua babak perundingan dengan para pejabat pemerintah Khartoum di Qatar pada Februari dan Mei 2009.

Pada Februari, JEM menandatangani sebuah perjanjian perdamaian dengan pemerintah Khartoum mengenai langkah-langkah pembangunan kepercayaan yang bertujuan mencapai perjanjian perdamaian resmi.

Pada Mei, JEM sepakat memulai lagi perundingan dengan Khartoum yang dihentikannya setelah pengadilan internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Presiden Sudan Omar Hassan al-Beshir karena kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan di Darfur, Sudan barat.

Perundingan antara pemerintah Khartoum dan pemberontak Darfur untuk mengatasi konflik itu telah ditunda beberapa kali pada tahun lalu.

Perundingan yang dituanrumahahi Qatar itu sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober namun Bassole mengatakan pada saat itu bahwa pertemuan tersebut ditunda sampai 16 November karena waktunya bertepatan dengan pertemuan puncak Uni Afrika. Jadwal terakhir itu pun ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Ketegangan meningkat di Sudan setelah Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) pada 4 Maret memerintahkan penangkapan terhadap Beshir.

Jurubicara ICC Laurence Blairon mengatakan kepada wartawan di pengadilan yang berlokasi di Den Haag, surat perintah penangkapan terhadap Beshir itu berisikan tujuh tuduhan -- lima kejahatan atas kemanusiaan dan dua kejahatan perang.

Sudan bereaksi dengan mengusir 13 organisasi bantuan dengan mengatakan, mereka telah membantu pengadilan internasional di Den Haag itu, namun tuduhan tersebut dibantah oleh kelompok-kelompok bantuan itu.

Sejumlah pejabat PBB yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan, pengusiran badan-badan bantuan itu akan memiliki dampak yang sangat merugikan bagi rakyat Darfur.

Para ahli internasional mengatakan, pertempuran enam tahun di Darfur telah menewaskan 200.000 orang dan lebih dari 2,7 juta orang terusir dari tempat tinggal mereka. Khartoum mengatakan, hanya 10.000 orang tewas.

PBB mengatakan, lebih dari 300.000 orang tewas sejak konflik meletus di wilayah Darfur, pada 2003, ketika pemberontak etnik minoritas mengangkat senjata melawan pemerintah yang didominasi orang Arab untuk menuntut pembagian lebih besar atas sumber-sumber daya dan kekuasaan.(*)

Pewarta: kunto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010