Di hadapan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Anis Matta serta sejumlah anggota DPR lainnya, wakil demontran menegaskan bahwa menyetujui ACFTA sama artinya dengan membunuh ribuan pekerja.
"Pemerintah sudah tegaskan tidak akan beranjak dari posisi menyetujui pemberlakuan perjanjian internasional itu. Karenanya kita mendesak DPR bersikap tegas kepada pemerintah untuk membatalkan semuanya," kata M Iqbal, salah satu aktivis serikat pekerja yang diterima Wakil Ketua DPR di ruang tamu pimpinan Dewan itu.
Pengunjuk rasa lainnya mempertanyakan apa sesungguhnya makna free trade itu bagi Indonesia dan rakyatnya.
Mereka juga menegaskan bahwa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II telah disusupi oleh agen-agen neolib dan kapitalisme.
"Tidak ada alasan bagi pemerintah dan juga DPR untuk tidak menolak perjanjian ACFTA itu. Dikandan sendiri saja kita sudah babak belur, apalagi jika harus bertanding di negara lain," ujar Sugiyanto, pengunjuk rasa lainnya.
Selain menolak perjanjian ACFTA, pengunjukrasa dari Banten, Depok, Jakarta, Jabar, Jatim dan Tangerang itu menyuarakan agar pemerintah membrikan perlindungan kepada para TKI dan buruh migran lainnya.
Menurut mereka, banyak diantara para TKI yang bekerja di luar negeri yang teraniaya hingga tewas karena adanya penindasan dari para majikannya.
Bahkan, mereka menambahkan, tidak sedikit pula tenaga kerja wanita Indonesia yang jatuh dalam dunia prostitusi atau perdagangan manusia di luar negeri karena mereka tidak mendapat perlindungan sama sekali dari negaranya.
Tuntutan lain yang juga disuarakan pengunjuk rasa kepada pimpinan DPR adalah menggugat penguasaan kekayaan alam dan mineral bangsa ini oleh negara-negara lain.
Bangsa Indonesia telah menjual kekayaan alamnya kepada asing sehingga kekayaan yang seharusnya dinikmati rakyat terkuras habis untuk kepentingan bangsa lain.
"Kekayaan alam bangsa ini telah disedot habis oleh Freeport dan perusahaan-perusahaan asing lainnya, sehingga yang tersisa hanya kerusakan dan kemiskinan bangsa ini," ujar salah seorang pengunjuk rasa.
(*)
Pewarta: surya
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2010
