"Strategi yang diambil dalam pemberantasan korupsi tidak saja langkah preventif namun juga represif dan progresif. Serta menjadikan pemberantasan korupsi sebagai isu sentral dan bagian dari pemulihan politik, ekonomi, hukum dan birokrasi secara umum," kata peneliti ICW, Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis.
Dalam acara Evaluasi 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono Bidang Pemberantasan Korupsi, ICW juga memberikan rekomendasi agar Presiden SBY berani menyopot jaksa agung dan kapolri serta para bawahannya yang lain, dan menggantikan dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan.
"Serta berani melakukan pembenahan (reformasi) serta tanpa kompromi dalam pemberantasan korupsi," katanya.
Ia menambahkan pendekatan "extra ordinary" untuk pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah SBY beserta jajaran di bawahnya.
Selain itu, Pemerintahan SBY harus memberikan dukungan penuh terhadap eksistensi KPK. "Dukungan ini dapat diwujudkan antara lain dengan mencabut RPP Penyadapan atau mencegah kembalinya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK," katanya.
Di samping itu, ICW juga mengkritisi 100 hari pemerintahan SBY-Boediono dalam soal pemberantasan korupsi hanya berdiri di klaim-klaim keberhasilan semu.
Ia menyatakan jangankan dapat dikatakan berhasil melakukan tugas-tugas kongkret, pemerintahan SBY dinilai belum mampu meletakkan dasar kebijakan yang strategis di 100 hari pertama tersebut.
"Padahal seharusnya kebijakan atau tindakan itulah yang idealnya dijadikan sebagai awalan pemberantasan korupsi lima tahun mendatang," katanya.
(*)
Pewarta: ferly
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2010
