"Kalau uji materi itu disetujui, dikhawatirkan akan muncul kebebasan agama tanpa batas," kata Menag Suryadharma Ali yang juga Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ketika membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II partai itu di Medan, Jumat.
Ditegaskan Menag, Kementerian Agama mempunyai maksud untuk membatasi kebebasan beragama yang telah lama tercipta dalam kehidupan bernegara di tanah air.
Namun menurutnya, permohonan uji materi yang diajukan beberapa LSM ke Mahkamah Konstitusi bila disetuji sangat berbahaya karena menuntut kebebasan mutlak dalam beragama.
Jika uji materi itu dikabulkan, dikhawatirkan akan muncul berbagai gejolak di masyarakat yang merasa kemurnian ajaran agamanya terganggu.
"Jika dikabulkan, semua orang boleh mendirikan agama, semua orang boleh mengubah kitab suci dan semua orang boleh mendirikan sekte," katanya.
Bayangkan, kata dia, jika uji materi itu dikabulkan, maka aliran sesat seperti Sekte Surga Eden di Cirebon yang dipimpin Imam Ahmad Tantowi bebas menyebarkan ajarannya.
Padahal sekte itu sangat meresahkan masyarakat, khususnya umat Islam karena menyebarkan ajaran yang sangat bertentangan.
Ia mencontohkan ajaran sekte itu yang menyebutkan setiap wanita harus ditiduri oleh imamnya jika ingin disebut suci.
"Setiap wanita yang ingin disucikan harus ditiduri imamnya. Itu sangat berbahaya," kata Menag.
Karena itu selaku Menag, kata Suryadharma Ali, ia melakukan koordinasi dengan berbagai ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, Aljamiyatul Washliyah, Persatuan Islam (Persis), Ittihadiyah dan lainnya mengenai uji materi tersebut.
"Semua ormasi Islam itu tidak setuju dengan uji materi tersebut," katanya.
(*)
Pewarta: surya
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2010
