Jayapura (ANTARA News) - Penanganan masalah Papua harus diselesaikan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemuka-pemuka masyarakat, dan tokoh-tokoh agama yang berada di daerah Papua secara tuntas, kata Ketua Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia (GMPI) Habelino Sawakih.

Munculnya berbagai konflik di Papua karena akar persoalan belum diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah bersama masyarakat Papua, seperti masalah marginalisasi orang Papua, pelanggaran Hak Azasi Manusia dan lainnya terkait kasus kekerasan yang muncul belakangan ini, katanya di Jayapura, Minggu.

"Contohnya kasus penembakan yang terjadi di areal milik PT Freeport Indonesia di Timika, yang masih saja terjadi. sudah banyak kejadian yang cukup memprihatinkan kita sebagai anak bangsa," kata Habel.

Mantan ketua Senat Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua ini menambahkan, Papua memang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Karena Papua merupakan provinsi yang menyandang status Otonomi Khusus berdasarkan undang-undang nomor 21 Tahun 2001.

"Untuk itu, penanganan Papua menuntut sikap cerdas, bijak, dan tulus, serta pendekatan hukum guna mengungkap pembunuhan yang terjadi di Provinsi paling timur Indonesia," ujarnya..

Menurut Habel Sawakih, timbulnya permasalahan di Papua terjadi karena kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

"Tanpa adanya niat baik dan platform yang sama dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Papua untuk menuntaskan masalah-masalah mendasar orang Papua, maka akan terjadi konflik," katanya.

Habel Sawakih menilai, stabilitas politik dan keamanan di Papua sangat rapuh, sehingga kejadian-kejadian kecil bisa dipakai untuk sebuah isu politik yang besar.

"Semua kelompok bisa bermain di Papua," ujarnya.

Untuk itu lanjutnya, agar rakyat Papua bisa menikmati hidup yang aman, maka pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Papua harus benar-benar berkomitmen untuk menjalankan empat agenda utama Otonomi Khusus.

"Yakni pembenahan yang tuntas sistem pendidikan dasar dan kesehatan yang masih sangat memprihatinkan, serta mendorong tumbuh berkembangnya ekonomi kerakyatan agar rakyat Papua merasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," lanjut Habel.(KR-MBK/K004)

Pewarta: kunto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010