Desakan tersebut disuarakan antara lain mantan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, Anggota Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana dan Alimin Abdullah, dan Walikota Pangkal Pinang, Zulkarnain Karim dalam diskusi di Jakarta, Rabu.
Acara yang diprakarsasi lima lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu juga mendeklarasikan pernyataan sikap yang akan disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kelima LSM tersebut adalah Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL), Himpunan Masyarakat Nuklir (Himni), Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Institut Energi Nuklir (IEN), dan Women in Nuclear (WIN).
Habibie dalam makalahnya berjudul Beberapa Catatan tentang Kebutuhan Energi Indonesia Masa Depan mengungkapkan, PLTN diperlukan guna mengantisipasi konsumsi energi listrik pada 2050 yang akan meningkat lima kali lipat dari saat ini.
Peningkatan konsumsi tersebut tidak bisa dipenuhi hanya dari pembangkit berbahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batubara.
Di sisi lain, biaya bahan bakar PLTN merupakan paling murah dan dapat menurunkan tingkat emisi CO2 hingga setengahnya jika tidak memakai nuklir.
Selain itu, PLTN juga tidak mengeluarkan emisi SO2 dan NO2 yang bisa menimbulkan hujan asam serta partikel debu halus mengandung logam berat yang merusak lingkungan.
Habibie mencontohkan, PLTU batubara berdaya 1.000 MW menghabiskan batubara 3,7 juta ton per tahun dan melepas 6,7 juta ton CO2 per tahun langsung ke lingkungan.
Selain itu, PLTU juga bakal melepaskan SO2 3.000 ton, NO2 8.500 ton, dan debu halus 5.700 ton per tahun.
"PLTN mendukung kelestarian lingkungan yang aman dan bebas dari dampak pemanasan global dan hujan asam," ujar mantan Menteri Riset dan Teknologi tersebut.
Selain PLTN, Habibie juga mengusulkan pemanfaatan energi hidrokinetik sebagai energi alternatif di masa depan.
"Coba dipikirkan untuk memanfaatkan energi hidrokinetik seperti di Selat Lombok," ujarnya.
Sutan Bhatoegana meminta pemerintah segera merealisasikan pembangunan PLTN.
"Kami akan desakkan dalam rapat-rapat dengan pemerintah," katanya.
Sedang, Alimin mengharapkan, sebelum Juni 2010, sudah terbentuk tim nasional yang bertugas mempersiapkan rencana dan program pembangunan PLTN.
Walikota Pangkal Pinang, Zulkarnain Karim mengatakan, wilayah Bangka dan Belitung telah siap sebagai lokasi pendirian PLTN.
Ia mengatakan, pihaknya menyiapkan dua lokasi yakni Pulau Lepar, Bangka Selatan, dan Pulau Nanduk, Belitung yang tanpa penghuni.
"Alasannya, Indonesia akan terus berkembang sehingga membutuhkan PLTN," katanya.
Menurut dia, produksi listrik PLTN bisa dibawa ke Sumatera atau Jawa.
Juru bicara lima LSM yang juga pakar nuklir, Sutaryo Supadi mengatakan, UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN) secara jelas menyatakan energi nuklir diharapkan sudah dapat dioperasikan antara 2015-2019.
"Dengan demikian, seharusnya tahun 2010 ini sudah dimulai perencanaannya," katanya. (T.K007/R009)
Pewarta: handr
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
