"Nilai kepantasan, kepatutan di dalam menyampaikan aspirasi demokrasi seperti itu. Silahkan publik untuk menilai. Jadi, sebenarnya substansinya di situ yang disampaikan. Bukan keluhan presiden tetapi adalah penilaian seorang kepala negara terhadap proses demokratisasi," kata Djoko di sela-sela penutupan rapat kerja di Istana Cipanas, Cianjur, Rabu malam.
Ia menjelaskan, walaupun demikian tidak pernah ada pembatasan penyampaian pendapat.
"Tidak ada, demonstrasi sebagai wujud ekspresi dari aspirasi dalam negara demokrasi boleh tetapi tetap nilai kepatutan dan kepantasan itu letaknya pada keberadaban, budaya, pada kepantasan," tegasnya.
Ditambahkannya, "Jadi, yang disampaikan oleh presiden adalah asas kepatutan dan kepantasan di dalam ekspresi demokratisasi. Jadi, letakkan di situ sebagai kepala negara yang melihat dan itu bukan atas nama presiden sendiri sebagai kepala negara tetapi saya juga banyak menerima sms banyak pejabat negara juga sms apakah seperti itu kebebasan berekspresi."
Sebelumnya, saat membuka rapat kerja di Istana Cipanas, Selasa (2/2), Presiden menyampaikan keprihatinannya atas adanya demonstrasi yang dinilai kurang memperhatikan etika.
Meski secara pribadi Presiden bisa memahami hal itu, namun banyak masukan dan pertanyaan pada Presiden yang menyatakan keprihatinan atas adanya unjuk rasa yang cenderung menyerang karakter lembaga negara secara individu.(P008/K004)
Pewarta: handr
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
