"Presiden harus menunjukkan sikapnya, apakah membenarkan kebijakan itu seizin atau sepengetahuannya, atau sebaliknya dikeluarkan tanpa sepengetahuannya, atau ia melarang tatapi tetap dilaksanakan," kata Buyung dalam diskusi bertajuk "Memprediksi Rekomendasi Pansus Century, Apakah Demokrasi Terancam" di Jakarta, Minggu.
Dikatakannya, sebagai presiden, Yudhoyono tidak boleh menyatakan tidak tahu-menahu persoalan itu, karena salah satu yang "terlibat" dalam pengeluaran kebijakan itu adalah pembantunya di kabinet.
"Kalau memang menganggap menterinya salah, ambil tindakan. Jangan dibiarkan berlarut-larut seperti kasus Bibit-Chandra," katanya.
Menurutnya, suatu kebijakan, apalagi yang diambil pemerintah untuk menghadapi situasi yang berpeluang berdampak buruk bagi negara, tidak bisa dianggap sebagai suatu kesalahan dari segi hukum, meski kebijakan itu terbukti tidak tepat.
"Kebijakan murni tidak bisa dipidanakan, kecuali kalau kebijakan itu untuk membungkus kepentingan yang lain," katanya.
Menurut Buyung, berkembangnya berbagai spekulasi, termasuk mencuatnya wacana pemakzulan, salah satunya akibat dibiarkannya kasus itu berlarut-larut.
Pengamat politik yang kini aktif di Partai Golkar, Indra Jaya Piliang, menyatakan pemakzulan bukan persolan yang mudah dilakukan karena harus melewati beberapa proses.
Dikatakannya, pemakzulan merupakan keputusan politik yang diambil oleh MPR berdasar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dugaan adanya pelanggaran serius oleh presiden/wakil presiden yang diajukan DPR.
"Jadi, keputusan terakhir itu ada di MPR dan MPR bisa saja mengambil keputusan politik yang berbeda dengan putusan MK. Misalnya, MK merekomendasikan pemakzulan, MPR bisa saja tidak melaksanakan seperti kasus Presiden Bill Clinton (waktu itu presiden Amerika Serikat, Red)," katanya.
Jadi, lanjut Indra, jika sekarang Partai Demokrat mempermasalahkan sikap partai-partai anggota koalisi terkait kasus Century yang dianggap merugikan presiden, bahkan mengusulkan reshuffle, maka hal itu tidak tepat.
"Partai Demokrat harusnya lebih takut ke MK, bukan pada rekan koalisinya," katanya.(S024/A038)
Pewarta: ardik
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2010
