Permintaan penundaan pemilukada itu sebab situasinya sekarang benar-benar `gawat darurat`, antara lain karena minimnya anggaran untuk menggelar lebih dari 200 pemilukada tersebut di seluruh pelosok Tanah Air.
"Nanti setelah semua kekacauan soal ketidaksiapan mulai dari anggaran, `kekisruhan` Daftar Pemilih Tetap (DPT), sampai persoalan keberadaan Panwas selesai, dibenahi dan dicarikan solusinya, barulah Pemilu Kepala Daerah (pemilukada) dilaksanakan," katanya kepada ANTARA, di Jakarta, Selasa malam.
Ia mengatakan itu, terkait Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hari Rabu (10/2) ini.
"Menurut saya, harus ada sikap yang tegas dari Komisi II terkait persoalan pemilukada. Artinya, janganlah terlalu banyak anggaran dikeluarkan untuk bicara pemilukada dalam rapat-rapat di DPR RI, tetapi tak pernah ada sikap yang tegas dari lembaga-lembaga yang mengurusi Pilkada," tandas Kornas Tepi ini.
Artinya, demikian Jeirry Sumampouw, Komisi II DPR RI janganlah berlama-lama mengambil keputusan, sebab proses pemilukada sedang berjalan di beberapa daerah.
"Bahkan ada yang hari H-nya bulan Maret ini," ungkapnya mengenai pelaksanaan lebih dari 200 Pilkada secara serentak di Indonesia tahun ini.
Tunda Agar Bagus
Jeirry Sumampouw yang mantan Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini menambahkan, publik kini tahu ada banyak sekali masalah yang menunjukkan ketidaksiapan pelaksanaan pemilukada.
"Selain soal anggaran, Daftar Pemilih Tetap (DPT), kisruh keberadaan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), juga ada faktor-faktor politik dan yuridis lainnya yang perlu dimantapkan dulu," katanya.
Makanya, menurut Jeirry Sumampouw, kalau mau baik, tidak ada lagi alasan pemilukada ini tetap dilanjutkan.
"Dalam kaitan ini, saya tetap mengusulkan, agar Komisi II DPR RI menyatakan sikap politiknya untuk menunda pemilukada. Nanti sesudah semuanya dibenahi dan dicarikan solusi, silahkan semuanya dilanjutkan lagi," ujarnya.
Namun, menurutnya, perlu ada niat baik untuk memperbaiki semua ini, karena menyangkut masa depan demokrasi Indonesia.
"Saya berharap, Komisi II DPR RI mengedepankan kepentingan yang lebih besar, ketimbang kepentingan-kepentingan politik masing-masing Partai Politik (Parpol)," kata Jeirry Sumampouw lagi. (M036/K004)
Pewarta: kunto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
