"Penekanannya saya lihat pada situasi saat ini memang harus ada keputusan segera, jadi penafsiran tepat atau tidak tindakan bailout ada dua penafsiran bisa dari ranah keuangan negara atau korporasi," kata Ryan di Jakarta, Rabu.
Jika dilihat dari sisi saat ini ada unsur kesalahannya di mana Perpu ditafsirkan sebagai pengambil kebijakan atau legalitasnya, artinya acuan Perpu JPSK digunakan karena ada anggaran yang kemudian ditambahkan.
Padahal, dana yang digunakan untuk bailout adalah uang premi bagi bank-bank lain. "Duitnya menggunakan duit premi bank-bank jadi seharusnya yang protes adalah bank-bank," katanya.
Dia berpendapat, kasus Century sudah berbaur dengan ranah politik sehingga semakin rumit.
Ryan juga berpendapat, Sri Mulyani sebagai Ketua KSSK maupun Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) saat itu, tidak memiliki benturan kepentingan dan keduanya harus berpikir menyelamatkan Century yang identik dengan menyelamatkan industri.
Pada intinya, demikian Ryan, telah ada persetujuan prinsip dari DPR periode lalu dalam hubungannya dengan bailout. "Bailout yang membengkak ini persis seperti yang terjadi di Amerika Serikat," katanya.
Soal sistemik dia berpendapat, Century memang volumenya sangat kecil tetapi juga terkait dengan deposan, interbank, hingga sistem pembayaran.
Dia menganalogikan bisnis perbankan dengan penjual jeruk. Ketika calon konsumen mencicipi rasa jeruk dan ternyata terasa manis, maka asumsinya semua jeruk dalam keranjang manis, demikian juga sebaliknya.
"Sama pada saat itu, di mana 125 bank di Indonesia kalau satu dimatikan maka akan terjadi efek domino yang tidak bisa dikalkulasi, belum lagi ditambah efek psikologis dan sistemik," katanya.
H016/F004/AR09
Pewarta: mansy
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2010
