Padang (ANTARA News) - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan,  Indonesia kini menganut sistem politik oligarki padahal penegakan supremasi hukum tidak akan pernah berjalan baik selama model politik yang diterapkan oligarkis.

"Hukum dalam arti produk politik sangat dipengaruhi sistem politik, apakah demokratis atau tidak," kata Mahfud saat pengukuhan Saldi Isra sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas di Padang, Kamis.

Pascareformasi, kata Mahfud, bangsa Indonesia mengalami pergeseran dari sistem politik otoriter ke demokrasi sesaat dan sekarang oligarkis. "Sistem politik kita sekarang ini bukan demokratis, tetapi oligarkis."

Oligargi adalah sistem politik di mana berbagai keputusan diambil hanya oleh elite dan bukan anggota partai, sehingga yang banyak terjadi selanjutnya adalah politik transaksional.

Ia mencontohkan, seorang pejabat yang terkena satu kasus bisa jadi tidak akan terkena sanksi apapun karena ternyata dia punya sesuatu yang bisa digunakan untuk menekan pihak lainnya.

"Coba saja tahan saya, nanti kasus-kasus yang lain bisa saya bongkar. Akhirnya penegakkan hukum jadi tenggelam," katanya.

Dia mempertanyakan pascareformasi justru membua kasus KKN bertambah banyak dan mebuat penegakkan hukum menjadi carut marut.

"Demokrasi penting untuk membangun bangsa ini. Demokratis atau tidaknya suatu pengambilan keputusan politik, akan menggambarkan baik buruknya wajah hukum di suatu negara," demikian Mahfud. (*)

D011/AR09

Pewarta: jafar
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2010