Pascoe, dalam memberikan penjelasan di Dewan Keamanan Kamis mengatakan, kegiatan pembangunan permukiman yang masih terus dilakukan Tel Aviv jelas melanggar kewajiban internasionalnya.
Mengenai keamanan Palestina, dia menandaskan bahwa keamanan berkesinambungan akan lebih baik dicapai melalui kerja sama intensif, melanjutkan penguatan upaya keamanan pemerintah Palestina dan kinerjanya, dan pengurangan serangan yang dilakukan militer Israel terhadap wilayah Palestina.
Dia menyuarakan `keprihatinan yang dalam` pada terhentinya proses perdamaian saat ini, dan berharap kedua pihak, Israel dan Palestina, akan menerima usulan dimulainya kembali perundingan-perundingan mendatang.
Pascoe mengatakan, satu usulan dari utusan Amerika Serikat, George Mitchell, untuk melakukan perundingan tidak langsung dengan mediasi AS, saat ini menjadi pertimbangan serius.
Israel mengindikasikan kesediaannya untuk melakukan perundingan dengan cara ini, sedangkan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, masih menunggu klarifikasi.
"Sekjen berharap bahwa Presiden Abbas akan melangkah ke depan untuk melaksanakan usulan ini, agar perundingan-perundingan serius bisa dimulai," katanya di depan 15 anggota Dewan Keamanan.
"Kami terus menegaskan pentingnya melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk menjamin berlangsungnya perundingan, dalam tempo yang jelas untuk mencapai perjanjian penyelesaian semua masalah secara tuntas, termasuk persoalan Jerusalem, perbatasan, pengungsi, keamanan, permukiman dan air," katanya.
Dia menambahkan, bahwa konsensus internasional mengenai apa yang dilakukan untuk mencapai perjanjian yang lestari adalah kuat.
Dalam hal ini, Kuartet Timur Tengah - PBB, Uni Eropa, Rusia dan AS - memberikan dukungan penting bagi proses untuk kembali ke rencana Peta-Jalan, demi solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.
Untuk pelanjutan perundingan, Pascoe menyeru pelaksanaan komitmen Peta-jalan, terus berlangsungnya upaya-upaya perbaikan ekonomi dan kondisi keamanan, serta pendekatan Gaza yang lebih positif, di mana saat ini penutupan wilayah itu masih dilakukan oleh Israel.
Kepala politik PBB juga mencatat, bahwa pemerintah Israel harus mengendalikan diri mengenai pembangunan permukiman di Tepi Barat, termasuk di Jerusalem Timur. Ketentuan itu masih berlaku dan hendaknya menurunkan kegiatan pembangunan permukiman di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki itu.(*)
Pewarta: jafar
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2010
