Wakil Ketua DPRD Halsel Muhammad Abusama ketika dihubungi di Labuha, Minggu, mengatakan DPRD Halsel memang sampai saat ini belum memberi persetujuan kepada Pemkab Halsel untuk meminjam dana ke BPD Malut.
DPRD Halsel saat ini masih mengkaji permohonan rencana Pemkab Halsel tersebut, terutama dari segi aspek hukum serta sasaran dari penggunaan dana yang akan dipinjam pada BPD Malut itu.
Ia mengatakan, fraksi-fraksi di DPRD Halsel menyikapi pro-kontra atas rencana Pemkab Halsel untuk meminjam dana ke BPD. Ini pula yang mengakibatkan belum selesainya kajian mengenai hal itu di DPRD Halsel.
Fraksi PKS misalnya, mereka mendukung rencana Pemkab Halsel untuk meminjam uang ke BPD Malut, sementara Fraksi Pelopor Kebangsaan, Fraksi Golkar dan Fraksi PAN menentang rencana Pemkab Halsel itu.
Sebelumnya, Bupati Halsel Muhammad Kasuba mengatakan Pemkab Halsel akan meminjam dana ke BPD Malut untuk menutupi kekurangan APBD Halsel pada tahun anggaran 2010.
Pinjaman dari BPD tersebut akan diplot untuk membayar utang Pemkab Halsel pada sejumlah kontraktor di daerah itu. Para kontraktor tersebut telah menyelesaikan proyek di Pemkab Halsel tahun 2009, tapi dananya belum dibayar karena pada 2009 Pemkab Halsel krisis keuangan.
Sejumlah kontraktor di Halsel membenarkan bahwa proyek di lingkup Pemkab Halsel yang telah mereka kerjakan tahun 2009 sampai sekarang belum dibayar oleh Pemkab Halsel dengan alasan dana di pemkab tidak ada.
Kondisi tersebut mengakibatkan berbagai kegiatan Pemkab Halsel yang telah diprogramkan untuk tahun 2010 urung dilaksanakan, karena APBD 2010 harus mengakomodir sekitar Rp84 miliar utang Pemkab Halsel yang harus dituntaskan. (AF/K004)
Pewarta: kunto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
