"Kami sengaja membahas terperinci anggaran Pilkada, guna menghindari duplikasi anggaran serta hal-hal yang dianggap tidak penting," kata anggota Badan Anggaran DPRD Sulut James Sumendap, di Manado, Minggu.
Menurutnya, anggaran Pilkada Gubernur Sulut tahun 2010 yang akan ditangani KPU sebesar Rp90 miliar dianggap terlalu besar.
Sementara anggaran Panwas Pilkada sebesar Rp11,2 miliar sudah dianggap ideal serta sektor keamanan perlu ditingkatkan dari Rp3 miliar menjadi Rp7 milar.
"Banyak dugaan rincian anggaran dimanfaatkan KPU pada tahapan Pilkada tidak optimal serta diduga berlebihan," kata personil Fraksi PDIP itu.
Ketua Fraksi Partai Golkar Edison Masengi, menilai anggaran untuk KPU yang dihibahkan Pemprov Sulut terlalu besar dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
"Kenapa Pemprov Sulut senekat itu menghibahkan Rp90 miliar tanpa melakukan kajian terlebih dulu," katanya.
Pengamat politik dari Unsrat Manado Fanly Pangemanan mengatakan, tahapan Pilkada sudah harus jalan walaupun pembahasan anggaran masih ditingkat DPRD Sulut.
"KPU itukan sudah ada modal Rp30 miliar untuk Pilkada, sehingga tidak ada alasan menunda tahapan Pilkada sementara masa kerja Gubernur Sulut berakhir 13 Agustus 2010," katanya. (H013/K004)
Pewarta: kunto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
