"PKS iya, melanggar kontrak," ujar Syarif sebelum menghadiri sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Golkar, lanjut Syarif yang sekarang menjabat Menteri Koperasi dan UKM itu, juga melakukan pelanggaran sama terhadap code of conduct.
Menurut Syarif, fraksi koalisi yang tergabung dengan Partai Demokrat di DPR seharusnya mengambil sikap sejalan dengan pemerintah. Apalagi, lanjut dia, apa yang dilakukan pemerintah adalah demi kepentingan bangsa dan negara.
"Kita harus ke depan ini, kebijakan pemerintah dan fraksi koalisi pemerintah di DPR harus sejalan, karena apa yang dilakukan pemerintah demi kepentingan bangsa. Jadi seyogyanya fraksi mendukung. Itu jelas dalam kontrak," tuturnya.
Mengenai sikap PKS yang menyatakan tidak melanggar kesepakatan koalisi atas sikap mereka dalam pansus hak angket Bank Century, Syarif mengatakan, tentu saja ada pembelaan dari kubu PKS.
"Pasti ada pembelaan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Suswono yang berasal dari PKS tidak mau menanggapi pernyataan Syarif Hasan.
Suswono justru mengatakan ia mendapatkan perintah dari partai untuk tetap loyal dan mendukung Presiden di kabinet.
"Di Kabinet urusannya kerja, dan saya akan kerja secara profesional," ujar Suswono.
Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring yang kini menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, juga menolak mengomentari penyataan Syarif Hasan.
Ia mengatakan koalisi masih berjalan dan jika terdapat kesalahpahaman maka tinggal diperbaiki saja cara komunikasinya.
Sementara itu, fungsionaris Partai Demokrat lainnya, Andi Mallarangeng, mengatakan saat ini Partai Demokrat sedang mengkaji sikap fraksi-fraksi partai politik koalisi dalam pansus hak angket Bank Century.
"Demokrat sedang mengkaji seluruh sikap dari fraksi koalisi dalam pandangan akhir ini. Tapi ini masih proses terus sampai tanggal 2 Maret, dan mudah-mudahan semua berpikir tentang bagaimana nasib bangsa ini," katanya.
Andi berharap semua partai, terutama partai koalisi, dapat memikirkan cara terbaik untuk memajukan bangsa dan negara.
"Jangan terus direcoki tegangan-tegangan politik yang tidak perlu. Tapi Demokrat sekarang sedang mengkaji dengan seksama seluruh pendapat fraksi dan pada waktunya Demokrat akan memberikan respons yang jelas," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Radjasa mengatakan sikap PAN tidak menunjuk pihak bersalah dalam pandangan akhir pansus hak angket Bank Century karena mendahulukan etika.
"PAN itu punya prinsip pansus itu tidak dalam rangka mengadili seseorang tidak bersalah sebelum pengadilan menetapkan bersalah. Kita harus menghormati, menjaga etika, melindungi kepentingan-kepentingan terkait hak asasi," demikian Hatta.(D013/A024)
Pewarta: wibow
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2010
