"Lobi politik tidak bisa hanya gencar dilakukan oleh lingkaran dekat presiden atau para staf khusus SBY," kata Ricky melalui surat elektronik dari Jakarta, Senin.
Presiden Yudhoyono, katanya, harus mengembangkan lobi politik yang lebih dewasa dengan partai koalisi untuk atasi permasalahan politik nasional atau terkait hal-hal penting dalam penyelesaian kasus Bank Century.
Kemelut politik nasional yang menghadang pemerintahan SBY-Boediono dengan sejumlah partai koalisi, kata Ricky yang juga Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, perlu segera dicari jalan keluarnya.
Ia menilai lobi politik yang dilakukan oleh staf khusus Presiden belakangan ini justru kontraproduktif sehingga "melemahkan" posisi Presiden di mata sejumlah partai koalisi sekaligus khalayak luas.
"Karenanya Presiden perlu melakukan lobi politik yang canggih untuk mencairkan permasalahan politik nasional yang mendesak tanpa melibatkan staf khusus," katanya.
Ia menambahkan Yudhoyono dapat mengupayakan peranan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk melobi pihak-pihak baik yang berada di lingkungan partai koalisi maupun di luar partai koalisi.
"Karena di dalam Wantimpres terdapat orang-orang yang dinilai matang dalam berpolitik secara nasional, antara lain, Ginanjar Kartasasmita atau Jimly Asshiddiqie. Kalau ini yang dilakukan maka diyakini kedewasaan membangun lobi politik Presiden SBY akan selalu terjaga dengan siapa pun," katanya
Jika lobi para staf khusus presiden itu diteruskan, katanya, jelas tidak kondusif, malah bisa berujung pada situasi yang tidak diinginkan yaitu melahirkan perseteruan baru antara partai koalisi dengan staf khusus.
"Jadi, memang tidak membawa manfaat politik untuk SBY karena baik cara mengolahnya ataupun orang-orangnya kan, kurang berwibawa," katanya.
Ia mengaku heran mengapa para staf khusus Yudhoyono diberi kepercayaan membangun lobi politik karena staf khusus tidak memiliki daya tawar komunikasi politik tingkat nasional sehingga lobi itu tidak akan diikuti oleh partai koalisi ataupun pihak yang berseberangan dengan pemerintahan SBY-Boediono.
"Kecuali sekadar tontotan politik kurang berkelas yang tidak pernah bisa dihitung oleh para pemimpin partai koalisi," katanya.
Ia mengatakan lobi dari staf khusus perlu dihentikan agar tidak membuat persoalan koalisi menjadi kabur serta merugikan kewibawaan Presiden.
"Komunikasi politik SBY dengan partai koalisi atau pihak lain tidak bisa digantikan oleh peranan staf khususnya," kata Ricky mengingatkan. (Ant/K004)
Pewarta: kunto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
