Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap menggelar sensus penduduk nasional yang digelar serentak di seluruh Indonesia pada 1-31 Mei yang akan datang.

Kesiapan itu antara lain dengan telah berhasil direkrutnya 21.540 orang petugas sensus untuk lima wilayah DKI ditambah Kabupaten Kepulauan Seribu.

"Seluruh petugas sensus merupakan warga setempat, sehingga warga lain mengenal petugas sensus yang notabene tetangga mereka. Minimal petugas tersebut lulusan SMA, mau bekerja penuh selama satu bulan, menandatangani kontrak. Paling penting, mereka dapat menulis dengan bagus dan terbaca. Karena tulisan mereka akan dipindai melalui alat scanner," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Agus Suherman di Jakarta, Selasa.

BPS juga, kata Agus, telah membuka tender pelaksanaan pelatihan bagi para petugas sensus tersebut selama satu bulan penuh.

Petugas sensus 21.540 orang itu akan disebar di berbagai wilayah dengan rincian di Jakarta Pusat sebanyak 2.788 orang, Jakarta Selatan 4.225 orang, Jakarta Timur 5.439 orang, Jakarta Barat 5.342 orang, Jakarta Utara 3.696 orang dan Kepulauan Seribu 50 orang.

Petugas akan melakukan pendataan di 31.453 blok sensus di seluruh wilayah dengan rincian Kepulauan Seribu memiliki 72 blok sensus, Jakarta Selatan 6.169 blok sensus, Jakarta Timur 7.942 blok sensus, Jakarta Pusat 4.066 blok sensus, Jakarta Barat 7.805 blok sensus, dan Jakarta Utara 5.399 blok sensus.

"Satu blok sensus ada sekitar 120 rumah tangga. Rata-rata satu petugas sensus penduduk akan melakukan pendataan di dua blok sensus di seluruh wilayah DKI Jakarta," kata Agus.

Para petugas sensus itu akan dikontrak untuk mengumpulkan data selama sebulan dengan honor sebesar Rp2,8 juta.

Tugas mereka adalah mendata seluruh penduduk yang sudah tinggal di DKI Jakarta minimal selama enam bulan, baik yang punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI atau non DKI, termasuk yang tidak punya KTP.

"Pelaksanaan sensus ini gratis dan penduduk tidak dipungut biaya apapun," kata Agus.

Selain itu, pendataan dilakukan kepada seluruh penduduk baik yang memiliki KTP dan tempat tinggal maupun yang tidak memiliki KTP dan tempat tinggal atau penduduk yang terstruktur dan tidak terstruktur.

"Jadi termasuk penduduk yang di kolong jembatan, gelandangan dan sebagainya harus turut didata, tanpa perkecualian," ujarnya.

Anggaran yang dialokasikan untuk DKI Jakarta bagi pelaksanaan sensus nasional itu adalah sebesar Rp110 miliar yang berasal dari APBN 2010.

Agus menyebut sebesar 80 persen anggaran atau Rp88 miliar akan digunakan untuk honor petugas lapangan dan 20 persen sisanya atau Rp22 miliar akan digunakan untuk biaya pelatihan. (A043/K004)

Pewarta: kunto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010