"Sesungguhnya pidato yang disampaikan Presiden SBY menanggapi hasil Rapat Paripurna DPR RI tentang kasus Bank Century (BC) itu adalah sebuah pidato yang baik dengan `performance` bagus," ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu pagi.
Menurut dia, tujuan pidato itu akan tercapai jika saja disampaikan kepada jajaran pemerintahan, mulai dari menteri, pejabat eselon satu hingga para kepala daerah.
"Isi pidatonya bisa menjadi tambahan `spirit` bagi jajaran eksekutif dalam melakukan kiprah setelah ada putusan DPR RI soal BC (yang menetapkan ada dugaan kuat terjadinya banyak pelanggaran)," ujarnya.
Namun karena disampaikan kepada publik, menurut Ferry, pidato itu bisa berpotensi membuat ketidakharmonisan hubungan legislatif dan eksekutif.
"Pidato yang bagus itu pun seolah sekedar menjadi gambaran sikap `tidak terima` SBY terhadap hasil Rapat Paripurna DPR RI. Dan berpotensi membuat adanya `disharmoni` hubungan legislatif dan eksekutif, apalagi jika hal tersebut dilihat dari perspektif politik," katanya.
Di sisi politik, menurut Ferry, pidato SBY ini menjadi gambaran sikap yang `tidak legowo` atau terkesan `tidak demokratis` (karena menolak kehendak mayoritas suara rakyat melalui para wakilnya di Parlemen).
Pertanyaan sekarang, ujar Ferry Mursyidan Baldan, bukankah kehendak dan pandangan SBY sudah disampaikan dan diutarakan oleh Fraksi Partai Demokrat beserta beberapa anggota koalisi besarnya di Parlemen, baik selama Pansus maupun pada saat Paripurna.
"Karenanya, dalam melakukan penguatan Pemerintahan, justru keliru jika Presiden mendisharmonikan hubungannya dengan DPR RI. Sebab, suasana disharmoni itu pada gilirannya akan mengganggu pelaksanaan banyak agenda Pemerintahan. Dan jika ini dibiarkan berlarut, maka justru rakyat Indonesia yang dirugikan," katanya mengingatkan.
Untuk itu, Ferry Mursyidan Baldan menyarankan, dibangunnya pemahaman yang kuat tentang perbedaan.
"Apalagi terhadap suatu perbedaan yang hanya menyangkut tentang perbedaan sikap politik. Jangan sampai perbedaan sikap politik mengakibatkan disharmoninya hubungan eksekutif dan legislatif," tegasnya. (*)
M036/B013/AR09
Pewarta: jafar
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2010
