Minimnya kualitas SDM di lingkup pemerintah daerah telah menyebabkan sejumlah layanan publik melalui fasilitas online menjadi tidak maksimal, kata Romi Satria Wahono seorang ahli bidang TI di Bekasi, Minggu.
Romi mengatakan hal itu dalam seminar bertajuk "Amprokan Blogger" dengan tema Blogger Cerdaskan dan Hijaukan Bekasi di Bekasi, Minggu.
Acara yang digagas oleh komunitas Blogger dari wilayah Jabodetabek tersebut, antara lain menghadirkan sejumlah narasumber dari praktisi TI seperti Mabruri selaku Staf ahli Kementrian Komunikasi dan Informatika, Budi Putra selaku Country Editor Yahoo Indonesia, dan Romi Satria Wahono, ahli bidang TI.
Dalam pemaparannya, Romi Satria Wahono mencontohkan banyak database tentang Kabupaten mau pun Kota yang tidak perbarui, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi.
Menurut dia, budaya dipemerintahan telah mendorong sejumlah SDM handal menjadi kurang memiliki mental yang kuat. "Kultur birokrasi telah membuat mereka menjadi tidak berkualitas karena minim pengawasan dan pembinaan."
Mereka hanya duduk di belakang kursi dan menunggu perintah atasan, katanya.
Selain itu, kata dia, SDM di bidang TI yang berkualitas telah banyak terserap di dunia usaha dan bisnis yang memiliki persaingan pasar yang lebih ketat dan penghasilan yang relatif lebih tinggi dibanding Pegawai Negeri Sipil.
"Namun hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Buktinya, perusahaan saya mampu menghasilkan omset mencapai Rp4 miliar per tahun dengan bantuan enam siswa SMK dan lima siswa SMA di bidang TI. Saya rasa pemerintah juga dapat menerapkan pola yang sama," ujar Romi yang juga pengusaha perangkat lunak.
Hal senada juga diungkapkan Budi Putra. Menurutnya hambatan e-Goverment di tanah air disebabkan oleh Kultur saling berbagi informasi yang masih minim.
"Bahkan ada istilah `apabila bisa dipersulit mengapa harus dipermudah`. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini," katanya.
Menurut Budi, manfaat langsung penggunaan e-government adalah meningkatkan fungsi pelayanan publik serta meningkatkan kinerja SDM yang akan berdampak pada efisiensi dan efektifitas kerja dari Pemerintah di setiap daerah.
"Bahkan, penggunaan e-government mengundang investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut," katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Kementrian Komunikasi dan Informatika, Mabruri, mengatakan sebetulnya inisiatif e-government di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2001 lalu.
"Hambatan di tingkat pemerintah daerah bisa diminimalisir melalui revitalisasi birokrasi dan pengawasan yang ketat dari penanggung jawab kegiatan tersebut. Selain itu, masyarakat sebagai pengguna fasilitas juga perlu memberikan masukan demi perbaikan kinerja pemerintahan," katanya. (AFR/K004)
Pewarta: kunto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
