"Kenaikan TDL akan semakin memberatkan masyarakat miskin tidak terkecuali pelaku UMKM yang saat ini tengah bersaing dengan produk China," kata Ketua LKY Widijantoro,di Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, kenaikan TDL jelas harus ditolak karena selama ini pelayanan listrik dari PLN juga belum optimal dan masih sering terjadi pemadaman bergilir dan masalah lainnya. "Perbaiki dulu sistem pelayanan PLN dan baru kemudian menaikkan tarif," katanya.
Ia mengatakan, kenaikan TDL sebesar 15 persen ini semakin menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya mereka yang bergerak dalam bidang UMKM yang merupakan sektor usaha riil di masyarakat dan semestinya mendapatkan subsidi listrik dan bukannya harus menanggung kenaikan tarif dasar listrik.
"Pemerintah harus memikirkan itu, jangan sampai para pelaku ekonomi terpuruk namun PLN tetap hanya mengejar keuntungan semata tanpa diimbangi peningkatan pelayanan terlebih dulu," katanya.
Widijantoro mengatakan, saat ini pelayanan PLN yang diberikan kepada konsumen di Yogyakarta belumlah optimal dan masih sering listrik padam mendadak tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya sehingga dapat merugikan masyarakat.
"Selama ini PLN yang memegang monopoli listrik tidak pernah memberikan kompensasi atas kebijakan pemadaman aliran listrik tetapi saat konsumen terlambat membayar rekening pasti terkena denda dan bahkan sampai dilakukan pemutusan," katanya.
Humas Area Pelayanan Jaringan PLN Yogyakarta Reffy Sangi mengatakan, kenaikan tarif dasar listrik masih dalam bentuk usulan dan belum diketahui kenaikan tersebut untuk listrik rumah tangga atau industri.
"Jika kenaikan TDL disetujui, maka otomatis pelayanan terhadap konsumen juga ditingkatkan ," katanya. (V001/K004)
Pewarta: handr
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
