"Karena kalau hanya (dibangun) dengan skala kecil-kecilan, maka akan habis `dilalap` pada ongkos saja, sehingga saya sepakat dengan pendekatan memberdayakan kawasan timur Indonesia (KTI) dengan pola KEK itu," katanya kepada ANTARA di Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Diwawancarai mengenai perjuangan pemerintah daerah dan elemen masyarakat seperti "Maluku Crisis Center" (MCC) yang mengawal agar Kabupaten Pulau Morotai dapat ditetapkan menjadi KEK, ia mengemukakan sebagai ilmuwan dan akademisi yang banyak bergelut dengan agenda kelautan dan pesisir, dirinya mendorong agar terjadi pemerataan pembangunan kawasan antara kawasan barat Indonesia (KBI) dan KTI.
"Melalui pemerataan pembangunan, khususnya di KTI, maka terjadi distribusi pembangunan dan pusat kemakmuran yang seimbang di seluruh kawasan Nusantara ini, sehingga tidak terjadi ketimpangan," katanya didampingi Koordinator MCC Ir Mohammad Banapon, MSi.
Berkaitan dengan Morotai sebagai kabupaten baru pemekaran dari kabupaten induk Halmaheta Utara, ia melihat bahwa potensi sumberdaya alam di daerah itu cukup banyak yang layak "dijual" untuk mendorong pembangunan ekonomi.
Ia mengatakan, suatu wilayah untuk melihat layak tidaknya bisa "dijual" dapat dilihat dari tiga faktor, yakni dari sisi pasar dari wilayah itu, kemampuan pasokan produksi dan kemampauan manajemen.
"Sepanjang pengetahuan saya, untuk sektor perikanan, Morotai mempunyai potensi pasokan sumbedaya laut perikanan sangat besar," kata Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan IPB yang pernah memimpin sebuah penelitian mengenai Morotai itu.
Potensi itu di antaranya adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya laut (marine culture), perikanan payau (tambak), di samping juga pariwisata bahari seperti tersebarnya pantai yang indah dan terumbu karang.(A035/R009)
Pewarta: handr
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
