Solo (ANTARA News) - Pelayanan keberangkatan dan kedatangan tenaga kerja Indonesia (TKI) harus bisa dilakukan melalui berbagai bandara di daerah sehingga tidak terjadi penumpukan di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Irgan Chairul Mahfiz.

"Pemberangkatan TKI dengan sistem sentralisasi mengakibatkan penumpukan mereka di Jakarta, seharusnya sekarang jangan lagi hanya melalui Jakarta," katanya di sela memimpin Tim Komisi IX DPR berkunjung ke Terminal TKI di Bandara Adi Sumarmo Surakarta, di Solo, Jateng, Kamis.

Bandara di daerah harus memenuhi berbagai standar terutama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada TKI.

Ia menilai, pelayanan petugas untuk keberangkatan dan kedatangan TKI di Bandara Adi Sumarmo sudah relatif baik.

Tim Komisi IX, katanya, telah menerima salah satu usulan dari Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah menyangkut penerapan sistem desentralisasi terhadap pelayanan keberangkatan dan kedatangan TKI melalui bandara di daerah.

"Kami akan bahas hal itu di komisi, termasuk masalah penambahan penerbangan di Surakarta. Kami juga akan membicarakan dengan departemen terkait," katanya.

Saat berkunjung ke Bandara Adi Sumarmo itu, Tim Komisi IX didampingi oleh Wakil Wali Kota Surakarta, F.X. Hadi Rudyatmo. Mereka tampak memantau petugas yang melayani kedatangan dan keberangkatan TKI melalui bandara itu.

Mereka juga melihat operasional di tempat layanan penukaran uang asing.

Ia menilai, operasional layanan penukaran uang seperti dolar dan ringgit masih terlalu besar mengambil keuntungan.

"Selisih Rp500 per dolar, bagi TKI atau masyarakat kecil dirasakan cukup besar," katanya.

Ia mengatakan, fasilitas layanan kepada TKI di bandara setempat sudah cukup baik tetapi pada masa mendatang perlu dioptimalkan.

Penerapan sistem informasi dalam jaringan menyangkut keberangkatan TKI, katanya, perlu diperbaiki.(BDM./R009)

Pewarta: handr
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010