"Selama belum ada follow up (rekomendasi Pansus Century), sebaiknya jangan lakukan boikot itu," ujarnya seusai menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi di ruang wartawan DPR Jakarta, Jumat.
Menurut dia, memboikot adalah hak partai-partai. Tapi kalangan parpol juga harus berfikir tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan mereka terima dari masyarakat luas apabila mereka benar-benar melaksanakan niatnya tersebut.
Masyarakat, ujarnya, akan melihat partai-partai mana saja yang tidak hadir dan mana yang hadir dalam rapat kerja pembahasan anggaran APBN Perubahan 2010 di DPR bersama pemerintah yang diwakili Menkeu itu.
Padahal fungsi dari partai-partai itu adalah menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat melalui kelembagaan parlemen.
"Jadi kalau isu yang dibahas tidak cukup signifikan, mungkin boikot itu bisa kita maklumi. Tapi kalau isu yang dibicarakan cukup penting seperti membahas APBN Perubahan 2010 yang menyangkut nasib bangsa dan negara ini, maka itu sangat disayangkan," ujarnya.
Lebih lanjut Cecep mengatakan bahwa DPR akan menghabiskan banyak waktu dan energi jika terus menerus tersandera oleh persoalan Century yang seharusnya sudah dilimpahkan ke ranah hukum.
Karenanya, Cecep menyarankan kalangan DPR agar menyadari fungsi dan tugasnya ketimbang mengedepankan emosi sesaat.
Isu pemboikotan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya muncul dari fraksi-fraksi partai oposisi sebagai yang merupakan dampak dari rekomendasi DPR terhadap kasus Bank Century
Sementara ketika ditanya penilaiannya terhadap kepemimpinan DPR saat ini, Cecep mengatakan bahwa Partai Demokrat sebaiknya segera melakukan evaluasi terhadap kadernya yang duduk di pimpinan DPR itu setelah yang Marzuki dinilai banyak melakukan blunder politik.
"Demokrat seharusnya lebih cerdas dalam melihat isu-isu yang berkembang dimasyarakat sekarang ini karena puncak dari karir politisi itu adalah pertanggungjawaban pada rakyat yang telah memilihnya," ujarnya.
(T.D011/S026)
Pewarta: surya
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2010
