Pada sidang dengan terdakwa mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkumham, Zulkarnaen Yunus itu, Yusril menyatakan saat Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, sudah dinyatakan bahwa pungutan Sismimbakum, harus dimasukkan ke dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Dan itu dinyatakan setelah saya tidak menjadi menteri lagi," katanya.
Dalam Sisminbakum setiap notaris yang hendak mengurus pendirikan badan hukum dikenai biaya Rp1,350 juta .
Dari dana tersebut, sebesar sepuluh persen diberikan kepada koperasi pengayoman Depkumham dan 90 persen untuk PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD).
Yusril menyatakan, PNBP baru dapat dilakukan kalau ada peraturan pemerintah (PP) yang ditandatangani Presiden.
"Kalau tidak ada PP-nya, orang mau mungut PNBP itu dasarnya apa?," katanya.
Ia menyatakan selama tiga kali presiden berganti, tidak pernah pendapatan di Sisminbakum ini dinyatakan sebagai PNBP.
"Bahkan pada masa Presiden SBY, dua kali diubah PP yang mengatur PNBP yang berlaku di Departemen Kehakiman dan HAM," katanya.
Ia menegaskan tidak pernah access fee sisminbakum itu dinyatakan sebagai PNBP.
"Dan kalau misalnya ini jaksa selalu menanyakan kenapa ini tidak dimasukkan ke PNBP. Lah kalau presiden bilang ini bukan PNPB mau apa?," katanya.(ANT/A038)
Pewarta: handr
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2010
