"Kalau dalam melakukan pendataan aset-aset itu bisa berjalan baik, negara kita ini kaya sekali," kata Hasan Bisri usai diskusi panel di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Jumat.
Menurutnya, masalah itu sebenarnya tidak hanya terjadi pada pemerintah kabupaten/kota, tetapi instansi pemerintah lain juga lemah dalam pencatatan aset utamanya, tanah yang biasanya tidak dilengkapi sertifikat.
Menyinggung audit, ia mengatakan sekarang ini instansi pemerintah merasakannya sebagai beban. "Pemeriksaan BPK di satu instansi itu sebenarnya tidak untuk mencari kesalahan, tetapi mengecek keuangan negara," katanya.
Berbeda bagi perusahaan besar swasta, audit adalahan kebutuhan, tetapi instansi pemerintah malah melihatnya sebagai beban. "Karena opini di masyarakat, kalau ada pemeriksaan BPK itu dianggap salah padahal sebenarnya tidak seperti itu," katanya.
BPK memeriksa instansi pemerintah untuk menjaga ketertiban keuangan negara agar tidak terjadi kolusi korupsi dan nepotisme (KKN), katanya. (*)
J005/M028/AR09
Pewarta: jafar
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2010
