Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menegaskan, pemerintah tidak mengabaikan kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan ujian nasional (UN).

"Kecurangan-kecurangan itu akan ditindaklanjuti. Tetapi jangan sampai kecurangan-kecurangan itu seakan-akan membuyarkan semua pelaksanaan UN. Meskipun baik, seakan-akan tidak ada artinya semua," katanya usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke SMPN 19 Jakarta, Senin.

Mendiknas menjelaskan, meminjam istilah di persepakbolaan, kalau ada pemain yang melakukan pelanggaran maka diberikan hukuman berupa tendangan bebas.

Kalau pelanggarannya lebih keras, katanya, maka diberikan kartu kuning bahkan kartu merah, tetapi pertandingannya tetap berlangsung. "Jangan sampai ada pelanggaran terus pertandingan bubar. Oleh karena itu, yang nakal-nakal seperti di Medan, maka (dilakukan) ujian pengganti," katanya.

Menurut Mendiknas, untuk mengantisipasi kebocoran soal, tidak cukup dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan UN semata, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kesadaran diri tentang pentingnya kejujuran bagi siswa, guru, kepala sekolah, dan masyarakat.

Mendiknas menyampaikan, setiap titik memiliki potensi untuk kecurangan. Ia menyebutkan, potensi kecurangan dapat terjadi mulai dari titik di percetakan sampai pada distribusi. "Percetakan harus diawasi. Distribusi pun juga harus diawasi betul," katanya.

Berdasarkan evaluasi selama pelaksanaan UN SMA, Mendiknas meminta, untuk lebih mengefektifkan peran pengawas atau pemantau independen. Kemudian, kata Mendiknas, memastikan bahwa siswa tidak boleh membawa alat komunikasi ke dalam kelas.

Mendiknas menyampaikan, segala bentuk pelanggaran selama pelaksanaan UN akan dikenakan sangsi. Bagi siswa yang melanggar, kata dia, maka sangsinya adalah mulai dari peringatan sampai dinyatakan tidak lulus pada mata pelajaran yang diujikan.
(Z003*A041/B010)

Pewarta: mansy
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2010