"Targetnya untuk tahun ini atau tahun depan LPSE se-Jawa sudah teragregasi," kata Pelaksana Tugas (Plt) LKPP Agus Rahardjo, usai membuka pertemuan koordinasi ke-4 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional di Jakarta, Selasa.
Agus mengatakan, dalam 4-5 tahun lagi lelang yang menggunakan proses konvensional dengan dokumen kertas tidak akan ada lagi.
Saat ini, terdapat 44 provinsi, kabupaten, kota, BUMN, universitas yang telah memiliki LPSE dan terhubung dengan Inaproc.
"Ini lambat sekali, dalam tiga tahun baru ada 44 LPSE, kita akan dorong supaya secepatnya 600 instansi ini punya LPSE dan teragregasi," ujarnya.
Sementara ini, baru Departemen Keuangan dan Departemen Pendidikan yang memiliki LPSE. Inaproc juga menampilkan pengumuman lelang barang dan jasa bagi instansi yang belum memiliki LPSE.
Beberapa provinsi, kabupaten dan kota yang telah memiliki LPSE antara lain Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, Yogyakarta, Kepulauan Riau, NTB, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Kota Depok, Kota Banda Aceh, Banjarmasin, Pekanbaru, Pontianak, dan Tangerang.
Selain itu, tiga universitas yaitu Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Makassar, dan Politeknik Lampung, serta Kepolisian RI juga telah memiliki LPSE.
(E014/B010)
Pewarta: bwahy
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2010
