"Selama ini, banyak tayangan televisi utamanya di televisi swasta yang kanibal. Tayangan mereka bergeser ke kebudayaan populer, tetapi kebudayaan yang ditampilkan justru mengkhianati kebudayaan populer bangsa Indonesia," katanya di Yogyakarta, Sabtu
Garin meminta KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) bertindak tegas terhadap stasiun televisi yang sudah melakukan pelanggaran etika, misalnya menutup stasiun televisi.
"Ada banyak undang-undang yang bisa digunakan, misalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Perlindungan Anak," katanya.
Dia mengemukakan kebutuhan publik adalah terpenuhinya unsur pluralisme dan multikulturalisme dalam tayangan televisi. "Itu semua yang sering dilupakan oleh stasiun televisi swasta," kata Garin yang juga Direktur Yayasan Sains Estetika Teknologi (SET) di Taman Budaya Yogyakarta, Sabtu.
Menurut Garin, menjaga aspek pluralisme dan multikulturalisme dalam tayangan televisi adalah sesuai dengan kondisi bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya.
Mengenai TVRI, Garin mengemukakan pemerintah perlu mendorong TVRI untuk menjadi televisi publik.
"Dengan menjadi televisi publik, seluruh kegiatan pemerintah juga pasti akan diliput. Televisi publik yang baik adalah televisi yang terbuka," katanya.(E013/H008)
Pewarta: handr
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2010
