Puluhan petani yang berorasi di Kantor DPRD Provinsi Jambi, Rabu, menegaskan, boikot yang dilakukan negara Eropa dan Amerika itu akan menganggu perekonomian nasional hingga mengakibatkan jutaan petani mengalami penurunan pendapatan.
Koordinator lapangan (Korlap) Noviardi Perzi dalam orasinya menyatakan penghasilan petani di Provinsi Jambi sebagian besar berasal dari sektor perkebunan, yakni sawit dan karet.
Akibat pemboikotan hasil sawit Indonesia, khsususnya Provinsi Jambi oleh negara Uni Eropa berimbas pada pendapatan petani, sementara lahan mereka sudah habis dijadikan perkebunan.
"CPO (minyak kelapa sawit) yang dihasilkan dari olahan Tandan Buah Segar (TBS) sawit merupakan komoditi ekspor utama Indonesia, dan merupakan tumpuan hidup dari jutaan rakyat Indonesia," kata Noviardi.
Petani meminta pemerintah agar tidak menutup mata dan berdiam diri, sebab kebijakan negara luar itu merupakan perang ekonomi yang bisa menghancurkan perekonomian Indonesia, termasuk Jambi.
"Kami, petani mengajak pemerintah untuk bersatu menentang liberalisasi perekonomian yang dilakukan oleh negara Eropa," tegasnya.
Ia menegaskan, dunia internasional tidak memiliki hak untuk mengatur tata cara produksi di Indonesia. Petani dengan tegas menolak neokolonialisasi dan neoliberalisasi asing melalui sayap-sayap LSM, seperti Greenpeace.
Para pendemo diterima oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi Wahab Hasyab dan anggota Komisi I DPRD Asril.
Menanggapi kedatangan pendemo, Wahab berjanji akan membantu petani dan akan mengkoordinasikan dengan Pemprov Jambi, sebab DPRD sifatnya sebagai penghubung, namun tetap membantu petani. (YJ/K004)
Pewarta: kunto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
