Pada saat yang sama, pemerintah membatasi fasilitas bagi pemakai telefon pra-bayar mulai tengah malam pada 16 April, karena prihatin mengenai masalah keamanan.
Departemen Telekomunikasi telah meminta semua 12 operator, termasuk perusahaan milik negara BSNL dan pemain lain swasta seperti Bharti Airtel serta Vodafone Essar, untuk menarik layanan pesan teks bagi seluruh pemakai pasca-bayar mereka di Jammu dan Kashmir.
"Dalam kasus pemakai pasca-bayar yang ada, layanan mesti ditarik segera," demikian pernyataan dari DoT.
Dalam kasus pemakai kartu telefon genggam pra-bayar, fasilitas telah dibatasi sebanyak 10 SMS per hari per pemakai.
"Pesan SMS yang berasal dari luar daerah layanan Jammu dan Kashmir di India dan dari jaringan operator Jarak Jauh Internasional (ILD) tak bisa dikirim ke pemakai Telefon Genggam di daerah layanan Jammu dan Kashmir," kata pernyataan tersebut.
Operator juga telah diminta agar segera menghentikan semua paket tarif yang menawarkan layanan SMS gratis. Sebanyak 12 operator --Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) BSNL, Airtel, Dishnet Wireless, RCom, Vodafone, Datacom, Idea, Loop, S Tel, Sistema Shyam, Tata Telesevices dan Unitech Wireless-- telah menerima instruksi mengenai itu.
Semua penyedia layanan itu telah diminta untuk mematuhi instruksi tersebut dan mengirim salinan ke DoT paling lambat 19 April 2010.
Itu adalah untuk kedua kali sejak November tahun lalu pemerintah telah mengeluarkan pengarahan sehubungan dengan telefon genggam di negara bagian tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah melarang layanan pra-bayar selama lebih dari 2,5 bulan karena adanya kekhawatiran keamanan.
Instruksi itu telah dikeluarkan kepada semua penyedia layanan berdasarkan klausul 10.1, 10.6, 30.1 dan 41.11 mengenai lisensi Layanan Akses Terpadu/Layanan Telekom Telefon Genggam Seluler demi kepentingan keamanan nasional.
Sementara itu, layanan hubungan SMS/fasilitas/bentuk luar SMS yang diberikan kepada pemakai berkaitan dengan Jammu dan Kashmir takkan lagi tersedia.
"... Sampai ada pengarahan lebih lanjut, tak satu orang atau organisasi atau lembaga pun akan diberi fasilitas untuk mengirim SMS melalui portal apa pun ke pemakai di Jammu dan Kashmir. Fasilitas bagi pemakai yang ada akan segera ditarik," kata DoT.
Selain itu, fasilitas layanan suara takkan diberikan kepada "telemarketer" juga akan segera ditarik.
PTI/F001/C003/O001
Pewarta: ricka
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2010
