"Dalam setiap proses demokrasi di Indonesia saat ini mulai dari pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif, maupun proses demokrasi lainnya lebih didominasi kepentingan elite dan pemodal daripada kepentingan rakyat banyak," kata Yudi Latief pada diskusi bertajuk "Membangun Demokrasi yang Sehat dalam Memerangi Politik Uang" yang diselenggarakan Akbar Tandjung Institute dan SAS Communication, di Jakarta, Rabu.
Dikatakan Yudi Latief, kondisi pragmatis ini menjadi ancaman serius terhadap kelangsungan kehidupan berdemokrasi di Tanah Air yang menjadi harapan masyarakat.
Untuk mengembalikan kehidupan demokrasi pada tujuan idealnya, kata dia, harus ada perubahan secara radikal guna melawan kekuatan para pemodal yang menunggangi demokrasi.
Sementara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Gde Putu Artha, mengakui telah terjadi pergeseran dalam kehidupan berdemokrasi di Tanah Air hingga ke tahap yang mengancam bahaya.
Menurut dia, guna mengatasi hal ini seluruh elemen masyarakat di Indonesia harus mampu melakukan perubahan total dalam berdemokrasi.
Kehidupan berdemokrasi di Indonesia menjadi lebih buruk, menurut dia, dengan adanya praktik politik uang yang menembus seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kelompok elite hingga ke masyarakat awam.
Putu mencontohkan, praktik politik uang menyebabkan biaya politik dari seorang calon kepala daerah menjadi sangat mahal.
"Seorang calon kepala daerah bisa menghabis biaya hingga puluhan miliar dalam mengikuti pertarungan pemilihan kepala daerah," katanya.
Putu juga menyoroti biaya penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan satu per satu di setiap daerah jika diakumulasikan biayanya sangat mahal. "Bisa mencapai Rp10 triliun untuk 500 kabupaten/kota di Indonesia," katanya.
Oleh karena itu, ia mengusulkan, pelaksanaan pilkada bisa diselenggarakan secara serentak di seluruh daerah di Indonesia untuk efieisensi anggaran sekaligus meminimalkan kepentingan pemodal.
(R024/D007/P003)
Pewarta: priya
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2010
