"Dana tersebut dialokasikan dari APBN Perubahan yang baru saja disetujui DPR RI kemarin (4/5) sebagai dana khusus bagi intervensi kebijakan di daerah yang angka ketidaklulusan pada UN Tahun 2010 ini tinggi," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh usai melaksanakan rapat dengan sejumlah kepala dinas pendidikan provinsi di Kantor Kemendiknas Jakarta, Rabu.
Hasil kajian dan analisa hasil UN keseluruhan mengarahkan pada kebijakan intervensi yang difokuskan pada peningkatan mutu guru di daerah-daerah yang tingkat ketidaklulusan UN-nya tinggi.
Namun demikian, intervensi kebijakan yang akan diimplementasi menggunakan peta hasil UN yang baru saja berlangsung dengan tetap memerhatikan karakteristik persoalan untuk masing-masing daerah dan khususnya sekolah akan dilihat kelemahannya pada mata pelajaran apa yang memengaruhi angka ketidaklulusan.
"Bentuk intervensi peningkatan kualitas dan kompetensi guru, kita akan lihat apakah karena kualifikasi guru belum memenuhi, bagaimana kondisi guru di suatu daerah berapa banyak sudah memenuhi kualfikasi D4/S1," kata mendiknas.
Lebih lanjut Mendiknas mengatakan, analisa lain kemungkinan masalah sarana dan prasarana dengan mengkaji kemungkinan rendahnya tingkat kelulusan karena minimnya sarana dan prasarana sehingga perlu bekerja sama dengan pemkot/pemkab untuk melakukan intervensi.
Hasil analisa tentang perlunya kebijakan intervensi, ujar Mohammad Nuh kemungkinan karena metodologi dan kesiapan bahan-bahan materi pelajaran sehingga ke depan akan lebih diperkuat lagi.
Mohammad Nuh mengatakan, pemerintah menyadari dana sebesar Rp100 miliar tidak akan memadai sehingga intervensi kebijakan akan didukung oleh dana dari pos-pos lain di unit-unit utama baik di Ditjen Mandikdasmen, Ditjen PMPTK dan lainnya, misalnya untuk peningkatan sarana dan prasarana bisa didukung oleh dana pembangunan sekolah baru atau rehabilitasi ruang kelas dari Ditjen Mandikdasmen.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan propinsi Daerah istimewa Yogyakarta, Suwarsih mengharapkan agar masyarakat ikut mendukung siswa-siswa yang akan melaksanakan ujian nasional ulangan karena vonis yang menyudutkan akan membuat siswa makin terpukul dan kehilangan percaya diri.
Yogyakarta selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kejujuran tinggi dan angka kelulusan pada UN yang cukup tinggi.
Pada UN tahun 2010 angka ketidaklulusan di tingkat SMA/MA di Propinsi DIY mencapai 23,70 persen tertinggi atau menjadi provinsi dengan tingkat kelulusan terendah di Pulau Jawa.
(Z003/B010)
Pewarta: bwahy
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2010
