"Kita tetap akomodasi keinginan warga Muhammadiyah yang akan menghadiri kegiatan tersebut, tetapi KPU harus mempunyai payung hukum jika ingin mengubah jadwal pilkada yang juga berlangsung 3 Juli tersebut," kata Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Dunan Herawan, Kamis.
Karena keinginan warga Muhammadiyah di Bengkulu tergolong tinggi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Rencananya, ribuan warga Muhammadiyah di Bengkulu berangkat menuju Yogyakarta pada 30 Juni.
Tuntutan masyarakat pada KPU sendiri sudah dilakukan tiga kali, pertama sejumlah mahasiswa mengadakan aksi demonstrasi damai, kedua tokoh dan pengurus Muhammadiyah sendiri datang mengadakan audensi dengan KPU dan terakhir pengurus Muhammadiyah Kabupaten Seluma mengadakan hal yang sama.
KPU sendiri tidak ingin permasalahan itu menjadi polemik yang berkepanjangan, karena bila diabaikan bisa saja nanti calon yang kalah keberatan dengan alasan pemilihnya banyak warga Muhammadiyah sehingga perolehan suaranya menjadi tidak maksimal.
Dia mengakui, warga Muhamadiyah di Kota Bengkulu sendiri saat ini sudah mencapai 800 jiwa, belum lagi yang berada di sepuluh kabupaten/kota, mereka juga telah merencanakan untuk berangkat berombongan menuju Yogyakarta.
Bila memang KPU memaksa menggelar Pilkada pada 3 Juli, maka tidak kurang dari seribu warga Muhammadiyah tidak bisa menyalurkan hak pilihnya.
"Isu ini tergolong rentan, apalagi menyangkut agama. Jika ada provokator maka akan mudah masyarakat terpengaruh," ujar Dunan.
KPU Bengkulu sendiri telah menyampaikan masalah itu pada KPU pusat, untuk masalah waktu KPU pusat menyerahkan sepenuhnya pada KPU Bengkulu. "Sedangkan penyelenggaraan tetap dilakukan serentak antara pemilihan gubernur dengan pemilihan bupati," katanya. (Z005/K004)
Pewarta: handr
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
