Jakarta (ANTARA News) - Giatnya pemerintah membenahi masalah hukum termasuk pemberantasan korupsi diyakini pengusaha berujung positif untuk menarik investasi di masa depan.

"Ini (pembenahan masalah hukum) memang berat bagi semua sektor termasuk dapat berdampak pada investasi. Tapi ini bisa berdampak positif di masa depan," kata Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia, (Apindo), Franky Sibarani, di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan saat ini merupakan masa-masa terberat dalam proses transparansi hukum. Terungkapnya kasus pajak Gayus H Tambunan akan membuka jalan untuk mengetahui ketidakberesan di sektor pajak.

Keberanian dalam membuka kasus-kasus yang merugikan banyak pihak, menurut dia, menjadi hal positif.

"Sekarang tinggal bagaimana politik mau menghargai ranah hukum agar semua proses transparansi ini berjalan baik," ujar dia.

Karena itu, menurut dia, independensi kepolisian, jaksa, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus benar-benar terjaga.

Sementara itu terkait dengan iklim investasi, ia mengatakan dipengaruhi banyak faktor. Stabilitas politik, penegakan hukum, serta keamanan.

"Sekarang sudah baik untuk keamanan, bahkan bom meledak pun investasi tetap berjalan di negeri ini. Tapi untuk kepastian hukum belum sebaik keamanan," katanya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa yang jadi masalah dalam hal menarik investasi memang ketidakjelasan regulasi, soal tanah, ketenagakerjaan, infrastruktur.

"Kredit bank mereka (investor asing) tidak perlu, tapi masalah regulasi soal tanah, ketenagakerjaan, infrastruktur," lanjut Franky.

Untuk itu, menurut dia, pembenahan hukum juga akan menjalar pada pembenahan pelayanan publik, yang sudah menjadi rahasia umum masih berbau korupsi.

"Sekarang kan yang muncul masih yang besar-besar, nanti yang kecil-kecil akan juga terbenahi. Yang perlu dijaga adalah politik tidak boleh masuk dalam pembenahan hukum ini, dan media massa harus mengawalnya dengan netral," ujar dia. (V002/K004)

Pewarta: mansy
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010