Menurut Marzuki Alie, sistem pemilihan secara tidak langsung dinilai efektif dan efisien karena provinsi tidak memiliki wilayah otonom. "Saya memang punya pandangan tidak populis bahwa pemilihan gubernur tidak dilakukan dengan pemilihan langsung karena gubernur tidak punya wilayah otonom,” ujar mantan Sekjen DPP Partai Demokrat, Jumat.
Selain tidak memiliki wilayah otonomi, lanjut Marzuki, tugas gubernur juga hanya sebatas mengoordinasikan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota kepada pemerintahan pusat.
"Bayangkan jika cost politik yang tinggi itu dialihkan ke kabupaten atau kota, kan bisa membangun secara nyata sehingga optimalisasi anggaran bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Saya tahu pendapat ini kontroversial, tidak populis, dan pasti tidak didukung banyak orang," kata Marzuki.
Tanggapan muncul dari pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti. Menurut peneliti LIPI ini sebelum mengambil keputusan apakah gubernur dipilih oleh DPRD atau tetap dipilih langsung oleh masyarakat, yang perlu dipertegas adalah mengenai posisi, peran dan fungsi gubernur yang selama ini terkesan tarik ulur alias tidak jelas.
"Ada yang menginginkan dikembalikan seperti zaman orde baru di mana gubernur memiliki peran yang lebih optimal. Tapi ada juga yang menginginkan tetap seperti sekarang," kata Ikrar.
Hal itu terjadi, katanya, karena titik otonomi daerah dinilai di tingkat kabupaten/kota, tidak di tingkat provinsi. "Kalau memang gubernur hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dan banyak walikota dan bupati yang tidak ’setia’ terhadap gubernur di atasnya, sepertinya patut dipertimbangkan jika gubernur dipilih DPRD," ujar Ikrar.
Sementara itu, pengamat politik Pande Rajasilalahi menyatakan sulit untuk mengubah sistem yang selama ini sudah berjalan. Yakni, gubernur dipilih langsung oleh masyarakat. Kalaupun bisa diubah gubernur dipilih oleh DPRD, butuh perjuangan berat dan waktu yang lama.
"Sebatas sebagai wacana yang bergulir, tidak masalah. Tapi jika diseriuskan, ini tidak mudah karena harus mengubah undang-undang yang sudah berlaku saat ini," kata Pande.
Terkait alasan untuk menekan biaya politik yang terlalu tinggi, Pande menjelaskan, harga demokrasi memang mahal. "Cost tinggi bukan alasan utama untuk mengubah pemilihan langsung menjadi dipilih oleh DPRD. Inilah political party yang harus dibayar mahal. Karena, apakah dengan dipilihnya gubernur lewat DPRD akan menghasilkan kualitas gubernur yang lebih baik dari sekarang? Itu perlu dipertanyakan juga," demikian Pande.(Ant/R009)
Pewarta: rusla
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
