"Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dipimpin oleh Wapres Boediono dengan anggota Menko Polhukam, Menko Kesra, Menko Perekonomian, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menkeu, Mendagri dan Kepala Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)," katanya.
Ia mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya akan dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang dipimpin oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan yang bertugas mengevaluasi kinerja setiap departemen dan lembaga negara.
Sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, kata dia, juga menghasilkan peta jalan bagi rancangan besar Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Peta jalan itu antara lain menetapkan acuan nasional tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, menetapkan kebijakan strategi dan standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja nasional serta mengambil langkah yang dibutuhkan untuk menegakkan kepatuhan atau standar-standar pelaksanaan dan kinerja.
Selain itu, lanjut dia, dibentuk pula Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional.
"Dalam pelaksanaannya nanti, akan ada pula tim jaminan kualitas yang tugasnya menilai dan mengevaluasi kinerja masing-masing kementerian dan lembaga," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, akan ditetapkan indikator keberhasilan dari reformasi birokrasi yang dijalankan di tingkat daerah.
"Indikator keberhasilan tersebut adalah tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaran hukum, APBD-nya bagus, semua program berjalan dengan baik, semua perizinan cepat atau tidak ada over lap (tumpang tindih) di dalam birokrasi itu sendiri. Kemudian, komunikasi dengan publik berjalan baik, penggunaan waktu yang efektif dan produktif, serta ada reward and punishment," ujarnya.
(T.G003*D012/R009)
Pewarta: rusla
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
