Mereka menyatakan penolakannya dengan berunjuk rasa di depan kantor PT PLN Persero Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (Sultan Batara), Senin.
Aksi yang berlangsung sekitar tiga jam diisi dengan orasi, berlangsung tertib dibawah pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polres Makassar Timur.
Menurut pengunjuk rasa, kenaikan TDL yang berkisar 10-18 persen akan menyulitkan kehidupan ekonomi rakyat. Mereka mempertanyakan dasar kebijakan itu, sebab subsidi listrik sudah dinaikkan dari Rp38,7 triliun menjadi Rp55,1 triliun.
"Dengan subsidi Rp38,7 triliun saja itu sebenarnya sudah cukup. Dengan kenaikan TDL tersebut, membuktikan bahwa sistem manajemen PLN tidak efektif," ujar koordinator aksi, Ari Arianto.
Dia menambahkan, masyarakat masyarakat saat ini menuntut transparansi pengelolaan dan akuntabilitas keuangan PLN, akibat adanya ketidakselarasan antara kenaikan TDL dan peningkatan nilai subsidi tersebut
Situasi kelistrikan rakyat saat ini, kata Ari, sangat memprihatinkan. Sebagai contoh, seorang warga di Kecamatan Mariso, Makassar, bernama Daeng Rini terpaksa tidak bisa menikmati listrik bersama enam anggota keluarganya.
Mereka memilih tidak memasang instalasi listrik di rumah yang terletak di kawasan tengah Kota Makassar, dibanding harus membayar biaya pemasangan dan tagihan bulanan yang dinilai cukup memberatkan.
Belum lagi masalah lainnya, seperti lamanya seorang calon pelanggan harus menunggu pemasangan instalasi hingga lima tahun. Lamanya pemenuhan akses listrik itu makin memperkuat dugaan bahwa manajemen PLN tak efesien.
"Karenanya kami juga meenyatakan menolak pemberlakukan denda listrik terhadap masyarakat," katanya.
(ANT/S026)
Pewarta: mansy
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2010
