Menurut perwakilan massa FKP3 Kabupaten Pesawaran, Erlan Sofyandi, masyarakat akan mendukung siapa pun yang menjadi penjabat bupati Pesawaran asalkan mempunyai legalitas dari Mendagri.
"Kami berharap Pelaksana Tugas Bupati Pesawaran Untung Subroto mau mematuhi keputusan Kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam permasalahan pembangunan di daerah ini," katanya.
Selain itu, kata dia, pihaknya meminta Haris Fadilah untuk tetap sebagai Penjabat Bupati Pesawaran hingga masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang.
"Kami juga meminta Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan DPRD Pesawaran untuk segera menyelesaikan polemik tersebut, serta mengambil tindakan, sehingga hal tersebut tidak menghambat pembangunan Kabupaten Pesawaran dan pelaksanaan pilkada mendatang," ujar dia.
Sebelumnya, ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pesawaran (AMP) dan Forum Penggagas Kabupaten Pesawaran (FPKP) juga mendatangi Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk menolak adanya pelaksana tugas penjabat bupati di daerah itu.
Ketua Forum Penggagas Kabupaten Pesawaran, Mualim Taher, meminta Untung Subroto segera meninggalkan Kabupaten Pesawaran, karena telah ditolak oleh Mendagri, sekaligus meminta Haris Fadilah tetap bertugas sampai berakhir masa jabatannya pada Oktober 2010.
Menurut dia, penunjukan pelaksana tugas penjabat bupati oleh Gubernur Lampung itu menyalahi UU No 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran.
"Seharusnya mengangkat dan memberhentikan penjabat bupati itu adalah kewenangan Mendagri. Dengan adanya monogram Mendagri yang ditandatangani oleh Dirjen Otonomi Daerah, Sodjuangon Situmorang, maka sahlah keberadaan Penjabat Bupati Pesawaran Haris Fadilah sampai Oktober mendatang," katanya.
Dalam menyikapi aspirasi rakyat ini, Sekretaris Kabupaten Pesawaran, Ruslan, mengatakan semua aspirasi akan disampaikan ke atasannya.
(T.AS*H009/S026)
Pewarta: surya
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2010
