"Kami selaku instansi yang membidangi masalah bencana alam saat ini prihatin karena tidak ada alokasi anggaran yang dipersiapkan untuk penanggulangan bencana alam maupun biaya pasca bencana," kata Kepala Bidang Tanggap Darurat PBD Mamuju, Syarifuddin, di Mamuju, Senin.
Menurutnya, tidak adanya pos anggaran penanggulangan bencana yang diplot melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2010, menimbulkan kecemasan yang tinggi jika bencana itu terjadi di daerah ini.
"Jujur saja, tahun ini kami belum siap menghadapi bencana apabila terjadi bencana alam karena sama sekali tidak ada porsi anggaran untuk pembiayaannya," kata dia.
Memasuki musim hujan, bencana alam cukup rawan terjadi, khususnya pada wilayah pesisir pantai maupun wilayah yang berada di kawasan pegunungan.
"Biasanya, saat musim hujan turun dapat dipastikan ketinggian gelombang juga pasti terjadi, sehingga berpotensi terjadinya abrasi pantai yang dapat mengancam keselamatan bagi warga pesisir," ungkapnya.
Demikian halnya dengan wilayah pegunungan, bencana alam longsor juga mengintai warga saat musim hujan tiba.
"Semestinya porsi anggaran untuk penanggulangan bencana itu tetap dimasukkan dalam APBD, karena bukan tidak mungkin bencana itu terjadi di daerah kita," ucapnya.
Selain kekurangan anggaran, pihaknya juga masih kekurangan sarana dan prasarana untuk melakukan penanganan bencana alam. "Fasilitas penanganan bencana seperti perahu karet, mobil distribusi makanan maupun sarana masih sangat terbatas," tutur dia.
Ia mengatakan, pemerintah Kabupaten Mamuju hanya bertumpu pada bantuan pusat, apabila dalam tahun ini terjadi musibah bencana alam.
"Satu-satunya harapan adalah bantuan pusat untuk menanggulangi bencana alam, selebihnya tidak ada," ucapnya. (ACO/K004)
Pewarta: mansy
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
