"Kami akan mengundang kepala sekolah RSBI dan SBI untuk berdialog seiring dengan banyak keluhan masyarakat akan tingginya biaya masuk ke sekolah RSBI dan SBI," kata Dirjen Manajamen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdiknas Suyanto kepada pers di Jakarta, Senin.
Tingginya biaya masuk ke sekolah RSBI dan SBI membuat sekolah-sekolah itu hanya bisa diakses orang mampu saja, katanya.
Kementerian Pendidikan Nasional berupaya mencari solusi dengan mengundang kepala sekolah RSBI, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi biaya masuk ke RSBI pada pekan ini, katanya.
Suyanto mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap sekolah RSBI di seluruh Indonesia menyangkut aspek kualitas, fasilitas, tenaga pengajar, akses bagi anak pintar tetapi tidak mampu secara ekonomi, dan kemampuan sekolah dalam menghasilkan peserta didik yang mampu menjadi juara.
"Dari segi pengajar, sudah berapa guru yang bergelar S2. Demikian pula dari segi siswa, apakah hanya anak yang mampu secara ekonomi yang bisa mengakses sekolah ini," katanya.
Ia mengatakan, RSBI seharusnya tidak boleh memungut biaya mahal karena Kemendiknas sudah mensubsidi 20 persen dari anggaran pendidikan yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
"Yang harus digaris bawahi, biaya RSBI itu sesuai kesepakatan antara orang tua dan sekolah yang telah dibicarakan komite sekolah, siapa-siapa saja yang sanggup menyumbang".
Suyanto mengatakan. pemerintah selama ini sudah memberikan subsidi berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat SD dan SMP untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun.
"Akan tetapi, ada juga sekolah yang menolak Bantuan Operasional Sekolah (BOS), khususnya sekolah swasta. Pasalnya, jika sekolah menerima BOS untuk SD dan SMP, pihak sekolah tidak boleh memungut biaya pendidikan kepada orang tua murid," katanya. (*)
Z003/Z002
Pewarta: handr
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2010
