Mataram (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB yang dinilai cukup efektif dalam melakukan penanganan pandemi COVID-19, berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB, Hery Purwanto, Jumat mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengukur apakah penanganan pandemi COVID-19 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan pandemi COVID-19.

"Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan pandemi COVID-19 pada Pemprov NTB meliputi pengelolaan atas pengujian, penelusuran kasus, perawatan dan edukasi serta sosialisasi," ujarnya pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas penangangan pandemi COVID-19 di Mataram.

Baca juga: Inspektorat tunggu hasil audit BPK terkait proyek penanganan COVID-19

Ia mengatakan, melalui rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Pemprov NTB diharapkan membuat dan melaksanakan perbaikan kebijakan yang tepat sasaran.

"Mengingat rekomendasi hasil pemeriksaan mempunyai karakteristik, antara lain rekomendasi diberikan hanya kepada pihak yang bertanggungjawab dan rekomendasi harus disampaikan sejalan dengan tujuan, temuan dan kesimpulan hasil pemeriksaan," katanya.

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengapresiasi sinergi yang telah dilakukan BPK NTB dengan Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB dalam menangani masalah kesehatan COVID-19.

"Alhamdulillah kinerja BPK dengan pemerintah daerah sangat baik, sehingga BPK NTB dapat bekerja dengan maksimal dan semoga kerjasama ini bisa terus dilanjutkan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi mengucapkan rasa syukurnya kepada BPK NTB yang telah memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Provinsi NTB. Ia berharap sinergi dan kerjasama yang baik terus dijalankan untuk mengurangi kekeliruan dan dapat dijadikan pembelajaran bagi Pemerintah Daerah Provinsi NTB.

"Kami atas nama DPRD NTB, terima kasih atas penyerahan LHP ini. Semoga dapat dijadikan pembelajaran bagi pemerintah daerah NTB ke depannya," katanya.

Baca juga: Pelaku pariwisata NTB harapkan vaksin COVID-19
Baca juga: Inspektorat NTB tunggu rekomendasi BPK terkait ikan teri JPS Gemilang

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020