Untuk mencapai stabilitas perekonomian yang diinginkan, kata Anwar dalam diskusi Chat After Lunch di FX Mall Jakarta Selasa, diperlukan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang baik.
Menurutnya, ada tiga unsur kebijakan disiplin fiskal. Unsur pertama melarang BI membelanjai defisit APBN karena hal itu dapat mendorong laju inflasi.
Unsur kedua adalah aturan fiskal untuk membatasi besarnya defisit APBN masksimum dua persen dan ketiga menurunkan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) serendah mungkin.
Dalam diskusi bertema "Agenda Menteri Keuangan Baru dan Pengaruhnya pada Politik-Ekonomi Indonesia", Anwar mengatakan, seorang menteri keuangan harus memiliki intelengensia yang tinggi karena akan selalu mendapatkan tekanan dari DPR, LSM, kalangan internal (Pajak) dan kreditor asing.
Ia juga harus tegas memberantas korupsi.
"Seorang menteri harus bisa melobi elit politik selain beberapa kemampuan lainnya dan tidak boleh didikte," kata orang yang pernah menjabat ketua BPK itu.
Anwar pun mengatakan visi dan misi Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam ekonomi yang pro-poors, pro-growth, pro-job, dan pro-green adalah terciptanya kurs devisa yang kuat, pengeluaran sesuai dengan kinerja, ekspor yang meningkat terutama bahan-bahan mentah, dan cintailah produk dalam negeri.
Menurut Anwar ada tujuh tantangan dalam pembanguan ekonomi Indonesia, yaitu penegakan disiplin fiskal, menciptakan instrumen kebijakan monter yang sehat, memutuskan pembatalan pendirian otoritas jasa keuangan, membangun tata kelola keuangan negara, meningkatkan penerimaan pajak, BUMN/BUMD, dan pertambangan migas/non migas, membangun institusional investor, dan mensingkrosasikan pengelolaan APBN dan APBD.
"Ketujuh tantangan itu sangat berat karena memerlukan energi, pemikiran dan keberanian karena menyangkut kepentingan berbagai stakeholders," kata Anwar yang pernah menjabat deputi gubernur Bank Indonesia.
Ketika ditanya Antaranews tentang calon Gubernur BI ia mengatakan harus orang yang jujur dan tidak berkorupsi, tidak mencetak uang di luar negeri, dan mengurangi liberalisasi.
"Tidak menjadikan BI sebagai negara di dalam negara seperti pemberian gaji yang berlebihan melebihi gaji presiden," ujarnya.
(Adm/S026)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2010
