"Kalau Pemerintah hanya mengirim satu nama, maka pilihan DPR RI hanya menyetujui atau tidak menyetujui. Ini preseden kurang baik, karena apabila ternyata DPR RI tidak menyetujui, maka seluruh proses harus diulang sejak awal," katanya kepada ANTARA News di Jakarta.
Fayakhun Andriadi juga menilai, fit and propper test atau uji kelayakan dan kepatutan tidak perlu dilakukan jika calonnya hanya satu.
"Jika tetap dilaksanakan lalu hasilnya di luar keinginan Pemerintah, kan sayang. Berarti diusul yang baru lagi. Makanya, Pemerintah harus sadar waktu yang terbuang akibat suatu sikap arogansi Pemerintah sendiri,"ujar politisi muda dari Partai Golkar itu.
Fayakhun Andriadi mengharapkan, sebaiknya calon yang diusulkan lebih dari satu. "Sehingga DPR RI bisa memilih mana yang terbaik di antara para calon, secara demokratis, dan bermanfaat maksimal bagi bangsa dan negara," ujarnya.
Ia dan rekan-rekannya di Komisi XI DPR RI berpendapat, sesungguhnya ada beberapa putra-putri terbaik bangsa yang bisa diusulkan sebagai calon Gubernur BI, sehingga proses "fit and proper test" dapat berimplikasi positif.
"Yaitu, bisa mencari yang terbaik dari beberapa pilihan yang baik dan efisien waktu, mengingat kekosongan jabatan Gubernur BI sudah terlalu lama," tegas Fayakhun Andriadi.
(T.M036/R014/P003)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2010
