"Sebab, akibat ulah oknum pengurus DPP Partai Golkar yang sering melontarkan pernyataan yang sifatnya pribadi, partai ini secara lembaga terkena getahnya," kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), salah satu organisasi pendiri Partai Golkar ini.
Zainal Bintang lalu menunjuk dua petinggi partai berlambang pohon beringin itu yang melontarkan gagasan dengan akibat buruk bagi citra partai, khususnya menyangkut `dana aspirasi` di DPR RI.
"Dua petinggi itu ternyata melontarkan gagasan (dana aspirasi) yang belum dibahas di DPP, dan telah berakibat Partai Golkar (PG) menderita hujatan di mana-mana," ungkapnya.
Pernyataan salah satu Ketua DPP PG yang terkesan mau `mempetieskan` megaskandal Bank Century, dan gagasan `dana aspirasi` (Rp15 miliar per anggota DPR RI) sebagaimana dilontarkan seorang unsur Sekretaris DPP PG, menurutnya, telah membuat PG `dikeroyok`.
"Pengeroyokan ini jelas tidak bagus bagi kiprah partai ke depan. Dan yang terjadi sekarang, kami jadi `common enemy` oleh masyarakat, termasuk beberapa gelintir politisi di Senayan, bahkan oleh internal anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Partai Pemerintah," ujarnya.
Patut Curiga
Karena itu, Zainal Bintang mengatakan, banyak internal PG kini patut curiga kepada dua petinggi partai ini, jangan-jangan mereka itu `kader susupan` asing di sini.
"Satu hal lagi yang patut dicurigai, ialah, sikap PG yang berubah-ubah soal megaskandal Bank Century, menimbulkan antipati masyarakat. Dan akibatnya, kemarahan masyarakat atas kegagalan Pansus Century di DPR RI, kini diderita PG, karena Ketua Pansus itu kebetulan dari PG," katanya.
Hal ini, menurutnya, sangat merugikan citra, apalagi PG seperti `dibodohi` lawan yang berbulu `kawan`.
"Berhubung karena bentuk kebijakan PG adalah keputusan politik, saya menyarankan Ketua Dewan Penasehat (Wanhat) DPP PG, bung Akbar Tanjung proaktif memandu Ketua Umum DPP PG (Aburizal Bakrie atau Ical), agar supaya oknum DPP PG tidak seenaknya berwacana yang merugikan PG di masa datang," usulnya.
Ia juga meminta Pengurus DPP PG supaya menjalankan tertib konstitusi.
"Sebagai Ketua Wanhat, bung Akbar Tanjung harus turun tangan, diminta atau tidak diminta, karena itu bunyi konstitusi PG," kata Zainal Bintang lagi. (M036/K004)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
