"Dukungan ini untuk semangat yang baik agar dana tidak terkumpul di pusat, namun juga turun sampai daerah," kata Ketua Bidang Keanggotaan Kaderisasi Rekrutmen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Idham Samawi, Minggu.
Meski demikian, kata dia, untuk mewujudkan usulan tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu perencanaan yang lebih matang, termasuk payung hukumnya sebagai dasar.
"Tanpa ada perencanaan yang matang dan baik, dana tersebut nantinya rawan dikorupsi. Sebab, dana yang sebelumnya sudah direncanakan dengan matang dan baik serta ada payung hukumnya, masih bisa dikorupsi," katanya.
Ia mengatakan, dana untuk desa tidak bisa diibaratkan sinterklas yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat, karena nantinya pihak yang memberi maupun pihak penerima dana itu akan direpotkan dengan berbagai permasalahan di kemudian hari.
"Dana desa sebesar Rp1 miliar akan lebih aman jika dijadikan dana bantuan berbentuk `block grand` yang langsung diterima desa, dan tidak dibawa anggota DPR untuk dibagikan kepada pemerintah desa dari daerah pemilihannya," katanya.
Idham mengatakan dengan dana masuk ke kas daerah, maka ada pihak yang mengontrol penggunaannya, misalnya Badan Pertimbangan Desa (BPD).
"Ketika dana Rp1 miliar untuk desa nanti benar-benar terealisasi, maka langkah yang pertama adalah penggunaan dana tersebut untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) perangkat desa, sehingga dalam pengelolaan dana itu tidak terjadi penyelewengan," katanya.
Menurut dia, semangat perlunya ada dana desa sebesar Rp1 miliar adalah dari kenyataan selama ini bahwa dana yang dikucurkan ke daerah sangat kecil, dan terlalu besar dana untuk pusat.(*)
V001/M008
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2010
